12 Warga Kema III Curhat Soal Ganti Rugi

MINUT– Sebanyak 12 Warga Kema III ‘Curhat’ ke DPRD Minut, terkait pelebaran jalan di Desa Kema III, Kecamatan Kema, Minahasa Utara, Senin (15/5) kemarin, yang di Pimpin Ketua DPRD Minut Berty Kapojos.

Mereka terus menuntut ganti rugi lahan yang sudah diambil untuk membangun jalan yang telah dimulai sejak tahun 2015 pada masa pemerintahan Bupati Sompie Singal dan Wabup Yulisa Baramuli.

Karsuma Donis, salah satu warga pemilik lahan mengungkapkan, tuntutan warga timbul setelah melihat bahwa tanah yang diambil sudah melebihi kesepakatan awal.

“Tadinya minta dihibahkan 1,5 meter per orang, tapi setelah kami lihat sudah diambil justru lebih dari itu, ada yang 6 meter sampai 8 meter. Totalnya ada 1 hektar lebih. Makanya kami minta, yang sisanya itu dibayar,” kata Karsuma, usai melakukan hearing.

Lanjut dijelaskan Karsuma pada akhir 2015 lalu, warga pemilik lahan sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, usai bupati terpilih dalam Pilkada 2015.

“Waktu itu, ibu minta (ganti rugi lahan) Rp100 ribu per meter. Awalnya kami minta Rp300 ribu per meter, tapi kami setujui Rp100 ribi per meter sesuai permintaan bupati. Namun sampai skearang belum juga dibayarkan,” jelasnya.

Sementara, anggota DPRD Minut Stendy Rondonuwu menjelaskan bahwa jalan di Kema III berstatus jalan nasional, sehingga jika masih ada masalah dalam pembebasan lahan maka pemerintah pusat tidak akan menurunkan anggaran untuk pelebaran jalan dan peningkatan rehabilitasi jalan.

“Nah, ada rekomendasi dari Pemkab Minut saat itu bahwa untuk pembebasan lahan tidak dianggarkan dari APBD Minut. Biasanya kalau ada pembebasan lahan pemerintah daerah yang akan anggarkan dan fasilitasi di tahun sebelum proyek jalan,” kata Rondonuwu.

Lanjut Rondonuwu, pihak DPRD Minut sudah pernah melakukan hearing dengan Pemerintah Kecamatan Kema yang waktu itu dipimpin Camat Jack Paruntu, dan menurut pihak kecamatan sudah dilakukan sosialisasi pembebasan lahan warga.

“Laporannya saat itu sosialisasi pelebaran sudah aman. Tidak ada tuntutan. Karena kalau syarat ini tidak lengkap pembebasan lahan, berarti anggaran pembangunan jalan ini tidak turun,” jelas Rondonuwu.

Terpisah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Kabag Humas dan Protokol Styvi Watupongoh mengatakan belum mengetahui secara pasti duduk persoalan tersebut.

“Saya akan berkoordinasi dulu dengan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan terkait hal ini,” pungkasnya. (fan)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.