4 Saksi Beberkan Dugaan Korupsi Eks Kadisnaker Bitung

pasang slot online slot slot gowd

MANADO — Empat saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), digelar di Pengadilan Tipikor Manado, Senin (15/5) kemarin. Empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prima Poluakan, ini bersaksi terhadap FB alias Ferry mantan Kepala Disnakertrans Kota Bitung. Dari kesaksian Jemmy, pemilik toko besi (bahan bangunan), ada pengambilan semen sebanyak 364 sak semen di tokonya. Sempat Jemmy membuat Delivery Order (DO) atau daftar pengiriman, Namun batal, sehingga uang dikembalikan. “DO awalnya dibuat dan akan diantarkan.  Tapi akhirnya, DO batal,” ungkapnya. Sementara  Inspektorat Kota Bitung yang saat itu dijabat Antonius Katuuk, membeberkan, pihaknya meminta pekerjaan diselesaikan. “Pekerjaan telah masuk TGR (Tunggakan Ganti Rugi). Jika proaktif melakukan petunjuk pekerjaan, maka tidak akan sampai kejaksaan,” terangnya.

Lain lagi dikatakan Novry Komalik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bitung. Ia menerangkan, salah seorang PNS di Disnaker Ibu Venny, memintanya membuat draf dan gambar pembuatan jalan. “Saya hanya bantu buat draf dan gambar. Saya menerima dalam sampul, saat dibuka dirumah uang sebanyak Rp 750 ribu, Saya bantu membuat begitu baru sekali ini, dan saya hanya sebatas kenal baik dengan Ibu venny. Uang yang diberikan tidak saya kembalikan,”ujarnya.

Mendengar pernyataan Novri, Majelis Hakim diketuai Arkanu mengingatkan, tidak sembarang menerima uang. “Jika saudara tahu Ini bermasalah, uang harus dikembalikan. Dan pekerjaan saudara tersebut juga kan ilegal, Uang harus dikembalikan, kedepan harus hati hati mana urusan kantor dan pribadi. Ini kan judulnya pemerintah. Saat itu seharusnya bapak berpikir apakah kedepan bisa jadi masalah?” terang Arkanu menasehati.

DIketahui, terdakwa Ferry diduga telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya secara melawan hukum mencairkan dana untuk kegiatan padat karya infrstruktur di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Ranowulu. Awalnya Kemenakertrans mengucurkan dana program penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp1.271.336.000.

Dana tersebut, terbagi dalam dua tahap kegiatan. Pertama, dana kegiatan Padat Karya Infratruktur sebesar Rp725 juta lebih. Kedua, dana kegiatan peningkatan tenaga kerja mandiri untuk wirausaha baru dengan budget Rp486 juta lebih. Dan yang tidak dikerjakan terdakwa Ferry yakni dana kegiatan Padat Karya. Akibat aksi terdakwa itu, Negara harus mengalami kerugian hingga mencapai angka Rp130 juta lebih.

Ferry dijerat pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999. (air)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.