5 SKPD Bolmong Belum Kembalikan TGR

BOLMONG—Sebanyak 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) penggunaan anggaran 2016 lalu. Alhasil, hingga saat ini ada sebesar Rp500 juta dana TGR sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Sulut yang belum ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. “Ya masih ada 5 SKPD yang belum mengembalikan TGR,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Abdul Latif SE.

Berdasarkan data yang diperoleh Indo Post, berdasarkan temuan BPK-RI lalu ada 9 SKPD yang divonis untuk mengembalikan TGR. SKPD tersebut adalah Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB). Namun hingga saat ini barulah Sekretariat Dewan, BKPP, DPPKB dan Dukcapil yang mengembalikan TGR. “Hingga kini barulah 4 SKPD yang mengembalikan TGR,” terang Latif.

Menurutnya, berdasarkan rekomendasi BPK-RI, Perwakilan Sulut Pemkab ada sebesar Rp1 miliar TGR di Pemkab Bolmong. Namun umumnya temuan tersebut disebabkan pihak ketiga dalam hal ini pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan. “Saat ini ada Rp500 juta yang baru dikembalikan,” jelas Latif.    “Sesuai permintaan Pak Sekda sebelum 60 hari harus selesai dikembalikan seluruh TGR ini. Dan ini sudah ditegaskan,” tambah Latif.

Ditegaskan Latif jika sebelum 60 hari TGR tersebut belum dikembalikan maka pihak Pemkab akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Jadi jika tidak dikembalikan nantinya penyelesaian masalah ini akan ditangani aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk STh MM mengharapkan kepada para SKPD yang terdapat temuan TGR untuk secepatnya mengembalikan dana tersebut. Dikatakannya, penyelesaian TGR ini akan menjadi acuhan Pemkab Bolmong dalam menentukan pejabat yang menjadi pimpinan SKPD. “Saya berharap pengembalian TGR dapat diperhatikan. Tentunya kita akan mengevaluasi permasalahan ini,” kuncinya. (jly)

 

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.