Abaikan Aturan, Sejumlah Rumah Makan Terancam Ditertibkan 

pasang slot online slot slot gowd

AMURANG — Pemkab Minsel melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), terus berjuang keras untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dan salah satu program dilaksanakan mewajibkan pihak pelaku usaha rumah makan, restoran dan tempat hiburan untuk menggunakan bill/nota dibagikan Pemkab Minsel dalam setiap kali melakukan transaksi pembayaran. Namun sangat disayangkan, upaya ini tidak mendapat respon positif dari sebagian pelaku usaha. Terbukti dari hasil uji petik di lapangan tim BPPRD, masih temukan sejumlah pelaku usaha menolak untuk menggunakan bill tersebut.

Mirisnya lagi ada pemilik rumah makan justru menyarankan kepada konsumen tidak usah membayar pajak sebesar 10 persen dari total transaksi. Padahal ini sudah menjadi kewajiban setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Akibat ketidak patuhan para oknum pelaku usaha dalam mentaati setiap aturan, bakal berdampak pada terjadinya penertiban tempat usaha oleh pihak yang berwenang.

Kaban PPRD Minsel Ever Kawalo SE MSi, dalam wawancaranya dengan Indo Post akhir pekan lalu, dengan tegas mengatakan bakal melakukan segera melakukan penertiban setiap tempat usaha yang tidak mematuhi aturan.

“Dalam beberapa hari belakangan ini, petugas kami (BPPRD,red) sudah mengunjungi sejumlah tempat usaha Rumah Makan, Restouran dan Tempat Hiburan untuk melakukan uji petik penggunaan bill/nota yang dibagikan Pemkab Minsel. Tapi fakta dilapangan ditemukan ada salah satu rumah makan yang beroperasi di Desa Radey Kecamatan Tenga yakni rumah makan Hidayah Ezizah, menolak untuk menggunakan bill/nota yang kami bagikan. Bahkan mereka dengan sengaja menyampaikan kepada konsumen untuk boleh membayar dan juga tidak. Dan dengan adanya persoalan ini, maka kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Satpol-PP, untuk segera melakukan penertibkan setiap tempat usaha yang tidak mentaati aturan,” tegas Kawalo melalui Kabid Pajak dan retribusi Donald Mintalagi SE yang didampingi Kasie Ferdinand Kaseke.

Menangapi hal tersebut, tokoh masyarakat Minsel Sonny Najoan mendesak Pemkab Minsel untuk segera mengambil langka tegas.

“Pemkab Minsel harus segera bertindak tegas, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar pelaku usaha serta untuk menghindari adanya kesan pilih kasih dalam penerapan aturan. pajak 10 persen dari total transaksi adalah hak Pemerintah untuk digunakan dalam membiayai kelanjutan pembangunan didaerah, sehingga sudah menjadi keajiban bagi pelaku usaha untuk menyetorkannya,” desak Najoan. (jem)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.