APBD-P 2017 Sulut Tak Ada Pemangkasan

MANADO — Kebijakan pemangkasan anggaran belanja barang senilai Rp16 triliun dalam APBN Perubahan 2017 oleh Presiden Joko Widodo, diusahakan takkan berlaku dalam APBD Perubahan Sulut. Gubernur Olly Dondokambey memastikan hal tersebut kepada Indo Post usai pelantikan 19 pejabat eselon II dan III, di Ruang CJ Rantung, Senin (10/7) kemarin.

“Kalau bisa jangan ada pemangkasan. Kita akan usahakan itu. Kan, tahun lalu APBD kita sudah kena efisiensi yang banyak,” ujar Gubernur.

Untuk menghindari pemangkasan, kata Gubernur, maka seluruh SKPD harus optimal memanfaatkan anggaran belanja yang telah direncanakan dalam APBD 2017. “Tapi sesuai aturan dan tahapannya. Prestasi meraih WTP harus terus dipertahankan,” kata Olly.

Sebelumnya di tempat yang sama, Sekprov Edwin Silangen yang dimintai tanggapannya mengatakan nanti akan melihat perkembangan secara nasional. “Jika ada perintah dan ada petunjuk teknisnya, kita menyesuaikan. Namun, diusahakan tidak ada pemangkasan,” ujar Silangen.

Disebutkan juga, karena sebagian sumber dana APBD berasal dari APBN, seperti DAU, DAK, dana penyesuaian, dan bagi hasil. Makanya, kalau harus menyesuaikan, nanti akan dilaksanakan. “Tapi, tetap kita menunggu petunjuk dari pusat,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut ini.

Sekadar diketahui, untuk ‘menyehatkan’ fiskal APBN 2017, Presiden Joko Widodo memangkas belanja yang diajukan dalam APBN Perubahan 2017 senilai Rp16 triliun. Belanja yang kena pangkas itu adalah belanja barang dan jasa yang dianggap tidak bermanfaat langsung untuk rakyat.

Pemangkasan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2017.

“Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya,” demikian bunyi diktum kedua Inpres tersebut seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Namun, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemangkasan anggaran Rp16 triliun itu sudah memperhitungkan penghematan alamiah APBN yang setiap tahun terjadi. Yakni, tidak mungkin realisasi belanja 100 persen. Sehingga, dengan perkiraan 97 persen realisasi belanja akan membantu mengurangi pembengkakan defisit APBNP dari 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,67 persen.

Sementara itu, kinerja APBD Sulut 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 belanjanya masih Rp1,1 triliun dari total Rp3,5 triliun (30,93 persen). Sedangkan pendapatan dari target yang ditetapkan Rp3,5 triliun yang terkumpul sudah Rp1,6 triliun (46,66 persen). Makanya, Sekprov telah memberi ‘teguran’ kepada SKPD yang realisasi belanja masih rendah untuk mempercepat penyerapan anggaran.(baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.