Belum Ada Pemda di Sulut Paham Materi Perda BG

MANADO — Pemerintah kabupaten/kota di Sulut rata-rata telah memiliki Perda Bangunan Gedung (BG). Sayang, belum ada yang mendalami materinya. Akibatnya, pelanggaran terhadap Perda tak terkendalikan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Sulut Ir. Hengki Manumpil MSi, saat membuka dan menjadi moderator dalam kegiatan Pendalaman Materi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung, yang digelar SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Sulut, di Hotel Quality Manado, kemarin.

“Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, sudah ada 12 daerah yang punya Perda Bangunan Gedung. Tapi, tidak satu pun yang mendalami materinya. Makanya, masih banyak pelanggaran dilakukan Pemkab/Pemkot dalam pemberian izin kepada pemilik bangunan,” ujar Manumpil.

Nyimas, pembicara dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri menjelaskan, perubahan nama OPD disertai dengan perubahan kewenangan sesuai UU 23/2014 menjadikan urusan Pemda kini sudah desentralisasi dari sebelumnya adalah otonomi.

“Pasti ada perubahan-perubahan kewenangan di SKPD, termasuk pengelolaan urusan Bangunan Gedung,” seraya menyebut ada 9 SKPD di daerah yang terkait dengan pengelolaan Bangunan Gedung. “Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) sudah pasti. Ada PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, sampai Satpol PP.”

Sementara perwakilan dari Pemkab/Pemkot, seperti Alexander Tampoli dari Dinas PM-PTSP Talaud mengaku, kendala implementasi kebijakan Perda BG di daerah adalah egoism sektoral masing-masing dinas/badan. “Walaupun sebetulnya di semua tingkatan ada egoisme sektoral, tapi di daerah sangat tinggi. Saya kira, butuh political will dari pemerintah pusat untuk menegaskan kewenangan masing-masing SKPD di daerah,” tukasnya.(bahtin)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.