Bersaksi di Pengadilan, Mantan Dirut Kowaas Beberkan Aliran Duit Korupsi

MANADO — Mantan Direktur PD Pasar Manado Jimmy Kowaas bersaksi di Pengadilan Tipikor Manado, Selasa (8/8). Kowaas dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk bersaksi terhadap terdakwa ER alias Evaline, dalam kasus dugaan korupsi PD Pasar Manado. Ia membeberkan bahwa seharusnya bertanggung jawab dalam korupsi PD Pasar Manado adalah Koordinator Lapangan (Korlap) dan Kepala Seksi PD Pasar.

“Kabag Keuangan ini (terdakwa) tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Bukannya saya membela,” katanya. “Tangkaplah Korlap Pak, karena mereka (Korlap) yang terima duit dan tagih,” ujarnya kepada JPU.

Ia pun menyangkal telah menerima uang korupsi yang dituduhkan kepadanya dan terdakwa senilai Rp700 juta. “Mohon maaf kalau uang sebanyak 700 juta, dalam pecahan 100 ribu dan 50 ribu, banyaknya sekarung. Saya tidak mengambil uang itu,” kilahnya.

Dalam sistem penagihan di PD Pasar Manado, menurut Kowaas, para Korlap akan menyetorkan uang pada akhir bulan. “Dalam tagihan, para penagih akan membawa nota. Jadi jika sudah tertagih semuanya, baru dibawa ke kantor. Itupun nanti akhir bulan,” jelasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kembali menunda jalannya persidangan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Patut diketahui, mantan Kabag Keuangan PD Pasar Manado harus terseret hingga ke meja hijau, karena telah dituding terlibat dalam aksi pidana korupsi bersama-sama eks Dirut JK alias Kowaas pada periode 2012-2013.

Dimana, waktu itu tanpa pesetujuan Direksi, Kowaas nekad melakukan peminjaman kepada pihak ke tiga sebesar Rp700 juta dan sebesar Rp85 juta dengan bunga pinjaman sebesar 20%. Parahnya, uang peminjaman tersebut bukannya digunakan untuk operasional PD Pasar, tapi justru digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dan setelah itu, Kowaas lalu memerintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban pengeluaran fiktif, seolah olah uang tersebut benar dipergunakan sebagai biaya operasional kegiatan ketertiban pasar, kebersihan pasar, dan biaya pengeluaran pemeliharaan pasar bersehati serta pasar pinasungkulan. Padahal, kegiatan tersebut tak pernah terealisasi.

Guna mempertanggungjawabkan itu semua, JPU lantas mendakwa bersalah Evaline dengan menggunakan pasal 3 juncto (jo) pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (air)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.