BKN Cabut SK Pensiunan Terlibat Korupsi di KK

KOTAMOBAGU – Badan Kepegawaiaan Negara tidak hanya menyeriusi pemecatan ASN aktif yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Namun, BKN juga menurunkan surat keputusan terkait pembatalan pensiun kepada pejabat yang bermasalah yakni FS alias Fer. Sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b karena bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Plt. Kepala BKPP Kotamobagu Sahaya Mokoginta menyampaikan surat keputusan itu sudah diterima dan sedang diproses. Dalam surat tersebut dituliskan beberapa poin di antaranya hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiuan janda/duda dihapus, serta bersangkutan tidak berhak diberikan pensiun. Kemudian dicabut keputusan terkait pemberian kenaikan pangkat pengabdian menjadi pembina utama golongan IV/e, dan uang pensiun.

“Surat Keputusan pembatalan pensiuan langsung dari BKN,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa jabatan bersangkutan sebelumnya adalah staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu. Kemudian pemerintah mengajukan surat kenaikan pangkat dan pensiuan yang ditujukan kepada Presiden RI tembusan Kepala BKN, tertanggal 2 Februari 2017. Dari usulan tersebut telah disetujui dengan Keputusan Presiden tertanggal 4 April 2017, terkait kenaikan pangkat pengabdian menjadi pembina utama dan pensiun pada 1 Juni 2017.

“Setelah itu turun surat keputusan BKN tertanggal 10 Agustus 2017, untuk segera melakukan proses pembatalan kembali SK Pensiun atas nama FS alias Fer. Pada intinya, kami hanya menindaklanjuti sesuai apa isi surat keputusan yang dikirim BKN,” ujarnya.

Adapun beberapa poin dalam surat tersebut yakni pembatalan keputusan pensiun atas nama FS alias Fer karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdo tanggal 1 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.(nto/baz)

 

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.