BPP-RD Bitung Gandeng Kejaksaan Tagih Wajib Pajak ‘Kumabal’

BITUNG – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP-RD) Kota Bitung menggandeng Kejaksaan Negeri Bitung untuk menagih wajib pajak yang nakal, untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hal ini dibuktikan dengan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) kedua instansi tersebut yang dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bitung Ir. Maurits Mantiri, Selasa (5/9) di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung.

Kepala BPP-RD Kota Bitung Ferdinand Tangkudung, SIP, MSi mengatakan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan, pihaknya yakin semua tunggakan pajak dapat tertagih. “Kejaksaan bisa menjadi pengacara negara, artinya bisa mewakili negara untuk melakukan penagihan paksa,”ucapnya.

Ferdinand menjelaskan bahwa sebelum laporan masuk ke kejaksaan, pihaknya melakukan pemberitahuan terhadap wajib pajak tersebut. “Ketika pemberitahuan tidak diindahkan, kami akan menggelar operasi gabungan sadar pajak dan kalau tidak mempan juga, maka kami akan membuat Berita Acara Perkara (BAP), yang selanjutnya diajukan SKK-nya ke kejaksaan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Agustian Sunaryo SH CN MH mengatakan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selalu membuka diri terhadap siapapun. “Mengingat tunggakan piutang negara dalam bidang pajak di kota Bitung relatif tinggi mencapai belasan miliar, maka kami membantu dan turut serta dalam upaya meningkatkan pendapatan negara atau daerah dari sektor pajak dan sekaligus meningkatkan kewibawaan negara dan pemerintah sehingga tidak kalah oleh kepentingan pribadi atau perseorangan,” ujarnya didampingi Kasi Datun Kejari Bitung, Ollivia Pangemanan SH MH.

Ia juga menegaskan pihaknya bukan melakukan perlindungan hukum tapi melaksanakan apa perintah hukum berdasarkan kebutuhan yang diminta, dalam hal ini yang berkepentingan (BPP-RD) agar dapat dilakukan pemecahan normatif sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bitung Ir. Maurits Mantiri menyambut baik kegiatan tersebut. “Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini maka akan lebih memaksimalkan pendapatan daerah dan tentunya memberantas pungutan liar,”ucapnya.

Selain itu, Maurits juga berharap Kejari Bitung bisa membantu melalui kajian hukum di sektor pariwisata. Karena menurutnya, di Kota Bitung banyak calon investor yang urung berinvestasi akibat sebagian besar tanah sudah dikuasai oleh perseorangan bahkan pihak pemerintah kota Bitung tidak lagi mempunyai lahan yang berbatasan dengan pantai ataupun laut sehingga dunia pariwisata di Kota Bitung menjadi mahal.

“Dalam kesempatan ini, kami berharap kejaksaan bisa membantu memberikan kajian hukum terhadap penguasaan oleh perseorangan, sementara kepentingan umum membutuhkan untuk kepentingan bersama, sehingga kewibawaan atau kebijakan Pemkot Bitung bisa terlindungi,”singkatnya. (ray)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.