Comand Centre ODSK Penunjang E-Government OD-SK

 

MANADO — Command Centre yang sedang disiapkan Pemprov Sulut bukan mencari akhir dari pengembangan sistem E-Government. Tapi, kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulut Roy Marhaen Tumiwa, hanya sebagian kecil dari E-Government yang akan di-create oleh tim di DKIPS.

“E-Government itu urusannya sangat banyak, yang tujuan akhirnya adalah efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah terhadap publik. Command Centre itu salah satu penunjang E-Government,” kata Tumiwa kepada Indo Post, kemarin sore.

Tumiwa juga menjelaskan, E-Government atau pemerintahan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) mutlak dilaksanakan oleh semua perangkat daerah di Sulut. Karena proses birokrasi secara manual atau konvensional sudah harus ditinggalan dan mengarah ke E-Government.

“Salah satu dampak E-Government atau E-Gov adalah kita akan mengurangi penggunaan kertas (paperless) karena semua proses pembuatan surat, disposisi sampai pada distribusi surat tidak akan lagi menggunakan kertas, tapi menggunakan aplikasi,” ujar Tumiwa.

E-Gov, katanya, merupakan komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD0SK) untuk membangun pemerintahan yang hebat, dan ini merupakan jawaban pemerintahan OD-SK dalam rangka smart government. “Pemerintah harus hadir dan berada di tengah masyarakat dalam setiap permasalahan dan kebutuhan publik. Maka pemerintah menghadirkan smart hub,” jelasnya.

Smart hub itu antara lain Smart living, Smart society, Smart branding, Smart governence, Smart environment, and Smart economic. “Jenis Smart tersebut akan dielaborasi dengan berbagai aplikasi antara lain: e- health, e-tourisme, e-office, e-kinerja, e-commerce, e-education, e-raport, e-monev, e-budgeting, e-planning/musrembang, e-disaster, e-employment, dan lainnya,” ungkap Tumiwa.

Dan saat ini, katanya, sebelum Command Centre ODSK (Organized Data for Smart Knowledge) itu dioperasikan—karena masih dalam persiapan lelang pengadaan—maka pihaknya mengoptimalkan laman atau web Pemprov Sulut, www.sulutprov.go.id.

“Selain tampilannya direvisi dan redevelopment, konten-kontennya juga diperkaya. Kami inginkan, seperti perintah Pak Gubernur dan Pak Wagub, web pemerintah menyediakan seluruh informasi baik yang update maupun statis,” katanya. “Makanya, Pak Wagub sudah memerintahkan seluruh SKPD harus menyediakan data-data untuk konten di web Pemprov paling lambat 16 Juni 2017,” tambahnya.(baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.