Dianggap Tabrak Aturan, Gaghana-Hontong Didesak Eksekusi 4 Pejabat Ilegal

pasang slot online slot slot gowd

SANGIHE — Kritikan pedas terhadap pemerintahan Me’Gahagho, pasca pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Sangihe, yang kian melebar, sepatutnya mendapat perhatian serius Jabes E Gaghana dan Helmut Hontong, selaku Bupati wakil Bupati Kepulauan Sangihe.

Warga menilai, Gaghana-Hontong telah mengambil kebijakan yang keliru sehubungan dengan pengukuhan dan pelantikan para pejabat waktu lalu.

Adalah salah satu anggota tim sukses JEG-HH, Jhony Rompas, yang buka suara lebih dulu. Ia mengaku prihatin terhadap situasi pelik yang saat ini tengah mendera pemerintahan Me’Gahagho.

Pria yang dikenal getol menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi dimasa pemerintahan sebelumnya, menyarankan kepada Bupati wakil Bupati Kepuluan Sangihe saat ini, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap empat pejabat eselon II, yang menduduki jabatan namun melanggar ketentuan pasal 108 ayat (1) dan pasal 115 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta Permen PAN-RB nomor 13 tahun 2013 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi pemerintah.

Keempat pejabat dimaksud, masing-masing Edwin Roring SE MM (Sekda), Femmy Montang (Kadis PPKAD), N Pande SH (Kepala Badan PMDPTSP) dan Tadjudin Sainkadir (Inspektur) dengan Job Fit evaluation yang pelaksanaannya tidak dikoordinasikan dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sumber resmi Indo Post, menyebutkan, pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya berdasarkan Keputusan Bupati Sangihe, tentang pembebasan dan pengangkatan PNS di lingkungan Pemkab Sangihe, masing-masing Nomor 821.2/SK/77/2015 tanggal 12 agustus 2015 dan nomor: 821.2/SK/89/2015 tanggal 7 September 2015.

Padahal, sesuai ketentuan pasal 108 ayat (1) dan pasal 115 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, serta Permen PAN-RB Nomor 13 tahun 2013 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi  pemerintah, harus melalui seleksi terbuka dan kompetitif, melalui Panitia Seleksi (Pansel).

Pelanggaran yang dilakukan Bupati tersebut telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang kemudian ditindaklanjuti oleh KASN, melakukan pemeriksaan langsung ke daerah ini, dan hasilnya diterbitkannya rekomendasi oleh KASN kepada Bupati yang bersifat segera dengan surat rekomendasi nomor: S-1058/KASN/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal hasil pengawasan sistim Merit di lingkungan Pemkab Sangihe, dengan pokok-pokok rekomendasi terkait dengan pelanggaran tersebut, yang meminta kepada Bupati untuk melakukan seleksi terbuka dalam  pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan terhadap jabatan Sekda, Kepala Dinas PPKAD, dan Kepala Badan PMDPTSP, serta melengkapi proses mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama yaitu Inspektur, dengan job fit evaluation yang pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan KASN.

Sayangnya, seluruh isi rekomendasi KASN tersebut oleh Bupati justeru tidak diindahkan dan dilaksanakan.

Akibatnya, berdasarkan surat KASN yang dengan tegas mengatakan bahwa ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Bupati, sehingga jabatan yang diduduki oleh keempat pejabat tersebut tidak sah, sehingga seluruh kebijakan serta perbuatan dalam menjalankan tugas pada jabatan tersebut tidak sah atau illegal.

“Ini adalah rekomendasi lembaga negara, tapi justeru diabaikan oleh Bupati sebelumnya. Kami berharap pemimpin daerah saat ini bisa melaksanakan rekomendasi KASN tersebut dengan ‘mengeksekusi’ keempat pejabat dimaksud, apalagi isi rekomendasinya sangat jelas, dimana jabatan yang dijabat keempat pejabat tidak sesuai aturan sehingga tidak ada alasan bagi pak Jabes dan pak Helmut untuk tidak menindaklanjutinya,” tagasnya. (nal)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.