Dibiayai APBN, IAIN dan Politeknik Manado Akan Dibangun Rusunawa

 

JAKARTA — Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat Kementerian PUPR terus membantu sejumlah lembaga pemerintah dan masyarakat untuk dibangunkan perumahan. Baik perumahan tunggal maupun bangunan rumah susun. Di Sulut, dua perguruan tinggi akan dibantu Ditjen Perumahan untuk menyediakan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk mahasiswa.

Kepala Satker Perumahan Sulut Ir. Adrian Sembor MArs diwakili PPK Pembangunan Perumahan Khusus Sulut Ir Recky Lahope MT mendampingi Rektor IAIN Manado DR. Rukmina Gonibala dan Direktur Politeknik Manado Ir. Ever Slat MT bertemu dengan Dirjen Penyediaan Perumahan DR Syarif Burhanuddin dan Direktur Perencanaan Ir Hardy Simamora MPL, Rabu (19/7) di Kantor Ditjen Penyediaan Perumahan, Jakarta.

Menurut Lahope, yang juga saat itu didampingi PPK Perumahan Swadaya Sulut Stenly Tangkere ST, mengungkapkan kedua pimpinan perguruan tinggi negeri di Sulut itu membicarakan usulan pembangunan Rusunawa untuk mahasiswa di dekat kampusnya. “Karena ada lumayan banyak mahasiswa dari luar Manado yang butuh tempat tinggal dekat-dekat kampus. Kami ingin melayani mahasiswa yang kurang mampu, terutama terkendala dengan biaya tempat tinggal untuk kuliah,” kata Slat dan Gonibala seperti dituturkan Lahope.

Baik Dirjen Burhanuddin maupun Simamora menyambut baik usulan kedua pimpinan perguruan tinggi tersebut. Hanya saja, baik Burhanuddin maupun Simamora menegaskan soal kesediaan pengusul menyediakan lahan siap bangun berserta sejumlah persyaratan.

“Kami memang punya program menyediakan perumahan kepada semua rakyat, yang layak dan murah. Tapi, legalitas kepemilikan lahan (sertifikat, red) harus jelas milik sendiri agar tidak akan bermasalah di saat pembangunan,” kata Burhanuddin.

Lahope sendiri mengakui proposal usulan kedua pimpinan perguruan tinggi di Manado tersebut sudah diterima, dan telah diteruskan ke Ditjen Penyediaan Perumahan. Hanya saja, masih ada beberepa syarat pendukung yang harus dipenuhi.

“Semua persyaratan memang harus dipenuhi, termasuk syarat pendukung. Kami usahakan agar usulan tersebut akan terakomodir dalam APBN 2018. Mohon dukungan dan doanya,” kata Lahope yang juga Kepala Seksi Perumahan Dinas Perkimtan Sulut itu.

Sekadar referensi, di Sulut sudah dibangun sejumlah rumah khusus, seperti Rusunawa, rumah khusus nelayan, maupun rumah PNS di beberapa daerah. Pembangunan ditangani Ditjen Penyediaan Perumahan baik Satker daerah maupun pusat, dengan dana APBN. Tahun ini lokasi di Siau, Biaro, dan Bitung. Selain itu, saat ini juga sedang memproses program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya untuk 3.600 unit rumah tidak layak huni.(baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.