DPRD Sulut Tolak Gerakan Radikalisme

MANADO – Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyatakan sepakat dan mendukung kebijakan pemerintah yang akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, keberadaan HTI terkait kegiatan organisasinya telah dipantau dan oleh pemerintah dinilai membahayakan NKRI.

“Sangat mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan HTI,” kata Angouw.

Sementara itu, dalam kaitan mencermati adanya gelombang penolakan terhadap kehadiran Fahri Hamzah di Sulawesi Utara, yang juga menimbulkan gerakan yang memprotes sikap Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, yang menjemput langsung kedatangan Wakil Ketua DPR-RI tersebut, katanya, harusnya disikapi bijaksana.

“Masyarakat jangan langsung menanggapinya dengan negatif dan menuding Gubernur dan Wakil Gubernur turut memiliki andil atas penyebaran gerakan kelompok radikal di Sulut. Sejak awal pemerintahan OD-SK telah berkomitmen menjaga kerukunan yang sudah terbina, dan berjuang untuk menjadikan Sulut semakin Hebat,” ujarnya.

“Acara penjemputan terhadap pejabat negara adalah aturan protokoler yang harus dijalani oleh pejabat daerah. Ketika ada tamu pejabat dari pusat, dan ini berlaku untuk seluruh pejabat negara bukan hanya dikhususkan untuk Fahri Hamzah,” timpal Wenny Lumentut, Wakil Ketua DPRD Sulut.

Menurutnya, sikap memprotes kedatangan Fahri Hamzah, tidak dilarang namun harus dipisahkan apakah kunjungan tersebut dalam rangka tugas negara atau hanya untuk tugas kelompoknya. “Masyarakat Sulut adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan. Jangan hanya karena informasi yang mungkin keliru, dapat mengakibatkan perpecahan dan mencederai kerukunan yang sudah terbina selama ini,” kata Kumentut.

Juga, kata politisi Partai Gerindra Sulut ini, sikap waspada dan selalu peka dengan ancaman gerakan kelompok tertentu yang dapat memecah keutuhan NKRI dan merongrong kebhinekaan Indonesia terlebih khusus di Sulawesi Utara, harus dicegah dan dibubarkan. Tapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan menunjukkan jika masyarakat Sulut NKRI harga mati dan menolak gerakan yang bisa mencederai persatuan dan kesatuan.

“NKRI harga mati, dan Sulut harus bebas dari gerakan yang bisa memecah belah persatuan serta kerukunan yang sudah terbina.” tegas Lumentut.(jos)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.