Guru Sertifikasi di Sitaro Merasa Diabaikan

SITARO — Kebijakan pemerintah daerah menghilangkan tujangan tambahan penghasilan (TTP) guru sertifikasi, ditanggapi miring sejumlah Oemar Bakri (istilah untuk guru) berpredikat guru profesional.

Mereka berpendapat, kebijakan tersebut sama dengan daerah tidak menghargai kinerja mereka.

“Gaji dibayar dari anggaran pusat, begitu pula dengan tunjangan sertifikasi, juga bersumber APBN. Sekarang dimana apresiasi pemerintah daerah terhadap kami?” ujar salah satu guru sertifikasi yang meminta namanya tak dikorankan.

Ia menambahkan, jika memang alasannya adalah tidak boleh rangkap tunjangan (Sertifikasi dan TTP), lantaran akan menjadi temuan BPK, kenapa guru non sertifikasi bisa demikian.

“Bukankah tunjangan non sertifikasi juga berasal dari pusat? Lalu, kenapa mereka terima TTP sementara kami tidak?” serunya.

Disatu sisi, mereka juga menagih janji Bupati Toni Supit yakni mengganti nama TTP menggunakan istilah lain agar tidak berimplikasi temuan BPK.

“Seingat saya dan teman-teman guru lainnya bahwa pada pertemuan beberapa waktu lalu, pak bupati berjanji akan memberikan tunjangan baru (pengganti), tapi namanya bukan lagi TTP,” terangnya sembari menyebutkan istilah pengganti bisa saja tunjangan Makan Minum alias MaMi.

“Sampai hari ini kami masih menunggu janji tersebut,” akunya.

Sementara itu, Bupati Sitaro yang dikonfirmasi melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dr Semuel Raule mengaku, tidak tahu menahu dengan adanya janji Supit mengganti istilah TTP dengan sebutan lain.

“Coba tanya ke SKPD teknis (Dikpora). Atau boleh langsung ke Pak Sekda atau Pak Bupati,” pinta eks Kepala Bappeda ini.

Lanjut dia, pihaknya hanya bertugas untuk membayar.

“Kalau ada perintah dari pimpinan untuk bayar, maka kami baru bertindak,” kuncinya.

Sekedar diketahui, saat ini Sitaro mengantongi 500-an guru penerima tunjangan sertifikasi dan 200-an guru non sertifikasi. (ein)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.