Kantor Gubernur Sulut Miliki Ruang Ibu Menyusui

 

MANADO — Pemprov Sulut memberi perhatian khusus kepada pegawai perempuan, lebih khusus lagi kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Diinisiasi TP-PKK dan Dharma Wanita Sulut, Pemprov menghadirkan Ruang Laktasi atau ruang khusus ibu-ibu untuk menyusui bayinya maupun aktivitas menampung ASI untuk bayi. Ruang khusus yang dihadirkan di area Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lantai dasar Kantor Gubernur, itu diresmikan Selasa (11/7).

Menurut Wakil Ketua TP-PKK Sulut, dr. Kartika Devi Tanos, keberadaan Ruang Laktasi adalah terobosan baru yang harus disambut baik seluruh ASN Pemprov Sulut. “Ini adalah ide cemerlang yang harus diapresiasi seluruh ASN wanita,” ujarnya saat meresmikan Ruang Laktasi, kemarin.

Karo Kesra ini berharap nantinya setiap instansi di Pemprov Sulut juga dapat memiliki Ruang Laktasi. “Saya berharap Ruangan Laktasi ini tidak tersedia hanya di satu tempat saja, tetapi ada juga di semua instansi,” ujarnya.

Lebih jauh, Kartika menyebut bahwa ruang laktasi nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas ruang penitipan anak. “Ke depan ada juga tempat penitipan anak untuk usia balita sehingga ibu-ibu dapat fokus bekerja di kantor,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulut, Dra. Ivonne Silangen-Lombok menjelaskan latar belakang didirikannya Ruang Laktasi itu. “Pekerjaan ASN sekarang lebih banyak. Tentunya ASN perempuan akan kesulitan memberikan ASI kepada bayinya. Akhirnya setelah melalui usulan dan prosedur, Ruang Laktasi ini dapat diwujudkan,” katanya.

Diketahui, berdasarkan data UNICEF tahun 2016 menyebutkan hanya 55 persen bayi di Indonesia yang mendapat asupan air susu ibu (ASI) hingga usianya mencapai dua tahun. Ini memperlihatkan, Indonesia masih gagal menjalankan kebiasaan asupan ASI yang membutuhkan konsistensi sebagai syarat utama.

Disebutkan juga niat dan ketekunan menjadi kunci bayi Indonesia bisa mendapatkan manfaat optimal ASI. Dan jangan salah, niatan ini bukan cuma melulu persoalan ibu, melainkan negara.

Sebab, negara telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Ini menunjukkan bahwa asupan ASI melibatkan peran ibu, lingkungan, dunia kerja, dan tentu saja pemerintah.

ASI ialah kepentingan publik yang tidak bisa disepelekan. Asupan ASI yang baik sulit terwujud jika tak ada dukungan dari segala sisi. Kebutuhan ruang dan waktu untuk memberikan ASI terhadap bayi makin mendesak di tengah meningkatnya angka ibu bekerja dan tingginya mobilitas masyarakat.

Peresmian Ruang Laktasi Kantor Gubernur itu turut dihadiri Kepala DP3A Ir. Mieke Pangkong, MSi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Deybie Kalalo dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Ibu dan Gizi, dr. Arista F. Wowor, MKes.(humas/baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.