Kasihan!! Ini Jumlah Upah Kerja Naker Mitra

pasang slot online slot slot gowd

RATAHAN – Kondisi para tenaga kerja (naker) di tanah ‘Patokaan Esa’ terbilang masih memprihatinkan. Pasalnya, upah yang setiap bulan diterima hanya berkisar antara Rp1.250.000 hingga Rp1.500.000, atau jauh dari standar Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp2.400.000 per bulan. Hal ini diakui para pekerja saat ditemui harian ini, kemarin.

Kalangan buruh ini pun berharap pemerintah daerah memerhatikan nasib mereka.

“Pendapatan kami memang sangat minim. Akan tetapi, kami harus mengambil pekerjaan tersebut karena saat ini susah cari kerja,” keluh seorang pekerja toko di Ratahan yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut dimarahi bosnya.

Menurutnya, jangankan untuk yang sudah berkeluarga, besaran gaji di atas juga tak sesuai dengan kebutuhan bagi pekerja yang masih lajang. Dari hari ke hari kebutuhan hidup mengalami peningkatan menyesuaikan dengan kondisi.

Pendapat serupa diutarakan Samuel Owu, pria ini mengaku lebih memilih bekerja di luar Mitra ketimbang mengadu nasib di tanah sendiri karena pertimbangan besaran gaji. Ia mengaku lebih baik mencoba peruntungan di Manado atau Bitung, yang dinilainya lebih menjanjikan kesejahteraan.

“Untuk kalangan buruh atau pekerja, gaji di daerah kita masih sangat rendah. Sementara, biaya hidup sehari-hari sangat tinggi jadi tidak sebanding. Sehingga, kalau saya lebih baik cari kerja di daerah lain. Apapun pekerjaannya asalkan halal dan gaji menjanjikan, pasti saya terima,” katanya.

Di lain pihak, kondisi ini juga menjadi perhatian Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Tommy Turangan.

Turangan meminta pemerintah daerah lebih serius memperjuangkan nasib kaum pekerja.

Menurutnya, jika dilihat dari kondisi Mitra yang terus berkembang, sejatinya hal itu berimbas pada tingkat kesejahteraan para pencari kerja di sektor swasta.

“Dengan tingkat perputaran uang yang terbilang cukup tinggi, harusnya bisa memberikan dampak positif terhadap pendapatan para pekerja disini. Namun kenyataannya, masih ada yang upahnya di bawah standar. Ini harus diperhatikan dan diperjuangkan, sebab kapan mereka akan sejahtera kalau upahnya masih sangat minim,” sebut aktifis yang juga getol menyuarakan anti korupsi ini.

Dikatakan Turangan, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan terobosan untuk mengatasi masalah ini. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan berimbas buruk pada investasi di sektor swasta.

“Bayangkan kalau para pekerja memilih berhenti dan mencari kerja di luar daerah. Otomatis pengusaha akan rugi dan bisa menutup usaha mereka di Mitra. Kalaupun tetap bertahan, mereka kemungkinan akan mencari tenaga kerja dari luar daerah dan itu justru merugikan kita,” paparnya.

Terkait ini, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Minsel Drs Robby Sumual MM, tak memungkirinya. Ia bahkan menyampaikan terima kasih atas masukan tersebut dan berupaya untuk menindaklanjutinya.

“Terima kasih atas masukan itu. Yang jelas pemerintah daerah tidak akan menutup mata akan keluhan warga dan akan mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Dirinya mengaku akan melakukan pembenahan terhadap penentuan upah pekerja.

“Secara bertahap kami akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Yang penting disini harus ada keberanian dalam menerapkan standar upah minimum, sambil mempertimbangkan kondisi dua pihak. Sebab kalau juga terlalu tinggi bisa memberatkan pengusaha,” tandas Sumual ketika dikonfirmasi. (vel)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.