Kecewa, Lurah-Sangadi Mengamuk di Pemkot

KOTAMOBAGU – Hasil rapat koordinasi penyaluran beras sejahtera (Rastra) yang membahas soal nama warga miskin yang dihilangkan dari daftar penerima, Selasa (9/5), mengecewakan para lurah dan sangadi. Pasalnya, dalam rapat yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, itu tidak ada jalan keluar yang baik dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Kotamobagu.

“Kami kecewa dengan hasil rapat. Padahal keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat adalah warga miskin. Sebaliknya, jika melihat daftar penerima 2017 ini ada yang PNS, memiliki mobil, memiliki tempat usaha, dan lainnnya. Kalau begini, jangan sampai masyarakat menyalahkan lurah,” ucap Lurah Kotamobagu Ivone Patricia Rundengan.

Katanya, harusnya ada koordinasi dari kelurahan maupun desa, mana saja nama yang akan dikeluarkan dari daftar keluarga penerima manfaat. “Meski ada kebijakan pemerintah pusat soal pengurangan 10 persen, harusnya ada koordinasi mana-mana yang harus dikeluarkan dari daftar keluarga penerima manfaat,” ujar Ivone.

Lurah Molinow Rusni Paputungan mengungkapkan fakta lain bahwa, jika ingin jujur, data keluarga penerima manfaat yang sebenarnya tidak seperti tahun ini dengan jumlah 329 KK. Karena hampir setengah dari jumlah yang ada adalah keluarga sangat mampu.

“Data sebenarnya untuk keluarga miskin di kelurahan kami hanya 119 KK. Hanya saja tidak ada koordinasi sehingga ada nama-nama penerima tidak tepat sasaran. Namun kami berharap ada solusi yang baik, agar tidak kacau saat penyaluran ke masing-masing penerima,” ujarnya.

Lurah Motoboi Besar Zulfan Pombaile mengatakan, jika memang nama-nama penerima adalah keputusan pusat, harusnya ada kebijakan lain dengan menggantikan nama-nama penerima yang masuk daftar dengan warga miskin yang dikeluarkan.

“Jika tidak ada solusi seperti ini, pastinya warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima akan berpikiran negative, karena banyak yang tidak layak masuk dalam daftar penerima manfaat,” jelasnya yang diikuti teriakan lurah dan sangadi lainnya yang hadir.

Tentang masalah ini, Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Kotamobagu Alfian Hasan mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti terkait nama-nama yang tidak masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat.

“Yang jelas akan disampaikan kepada pemerintah pusat terkait hasil keputusan pengurangan 10 persen, yang hampir keseluruhan nama yang dikeluarkan adalah warga miskin,” pintanya.

Namun soal nama-nama yang tidak layak menerima, katanya kepada para lurah dan sangadi, agar jangan dulu menyalurkannya. Seperti kepada pegawai negeri, yang sudah memiliki mobil, atau yang punya usaha. “Yang disalurkan terlebih dahulu adalah warga miskin atau layak menerima. Yang tidak layak itu harus menunggu hasil koordinasi,” kata Alfian.

Sedangkan masalah beras yang tidak layak, katanya, masing-masing lurah dan sangadi bisa mengembalikan ke Gudang Bulog. “Jika ada beras yang tidak layak dikonsumsi, lurah dan sangadi langsung mengembalikan ke Gudang Bulog. Jangan sampai masyarakat miskin makan beras yang tidak layak,” tambahnya.(nto)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.