Korupsi TPG Guru Talaud Kembali Disidangkan

MANADO — Sidang dengan terdakwa ML alias Matius, dalam perkara korupsi Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud Triwulan IV, Tahun Anggaran 2014, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Manado, Senin (5/6), kemarin. Dalam sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa ini, sejumlah fakta pun terungkap, salah satunya yaitu nama Kuasa BUD yang kembali digaungkan dalam persidangan. Hal itu tersebut manakala terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim jika yang bertugas untuk melakukan pemotongan pajak adalah Kuasa BUD. “Dalam soal pemotongan pajak yang ditugaskan adalah Kuasa BUD. Tak hanya itu, dalam soal menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan juga Kuasa BUD, bukan wewenang saya,” jelas Matius. Mantan Kepala Dikpora Talaud itu menjelaskan, bahwa dalam proses pencairan dana TPG yang disalurkan langsung kepada seluruh Guru sebenarnya tidak bermasalah. Karena menurutnya ketika dirinya menjabat sebagai kepala dinas, dana tersebut telah dicairkan dengan sempurna. Namun, dirinya kaget ketika mengetahui dalam hasil laporan dari Inspektorat yang menemukan temuan korupsi pada Triwulan III, tahap 2 tahun 2014. “Guru-guru selama ini tidak pernah protes kepada saya, bahwa belum dibayarkan tunjangannya. Saya pun baru tahu ada temuan, ketika dipanggil penyidik,” bebernya.

Namun terdakwa pun menjelaskan, jika pada triwulan 3 tahap 2 ada kelebihan bayar pajak. Sehingga ada kekurangan pembayaran menjadi 600 Juta, maka di SPM pembayaran triwulan 2 berkurang yang pada akhirrnya NPD ada perbedaan rekapan. Namun, terdakwa menegaskan jika dana tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukanya.

“Dana sudah dilaksanakan dengan baik. Namun jika ditemukan ada kehilangaan Uang Negara, saya tidak tau ada dimana. Karena itu bukan merupakan tanggung jawab saya langsung melainkan Bendahara dan Kasubag Keuangan,” jelas Matius.

Menariknya dalam persidangan kali ini, diketahui sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat. Telah disebutkan, jika yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Bendahara Dikpora dan Kasubag Keuangan yang saat itu dijabat oleh Fredi Aomo dan Yorim Bailang.

“Saya terima penjelasan dari Inspektorat, lewat surat yang saya terima. Disitu ditulis yang harus bertanggung jawab Bendahara dan Kasubag. Mereka pun sudah menyetujui untuk mengembalikan uang tersebut lewat surat perjanjian,” tandasnya.

Patut diketahui, dalam perkara ini ML tak sendiri. Sudah ada tiga terdakwa yang telah berproses di PN Manado, yakni Terdakwa Alfrince Sarinda, Terdakwa Frebi Aomo dan Terdakwa Yorim Yonathan Ailat.

Keterlibatan keempat oknum ini dibongkar oleh penyidik Kejari Melonguane, berawal dari munculnya dugaan penyimpangan dana TPG yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dan setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan diperoleh fakta  adanya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp900 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari Rp900 juta, pihak Inspektorat Pemkab Talaud telah melakukan penyitaan dana sebesar Rp73 juta. Alhasil, mereka pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu dihadapan majelis hakim PN Manado. (air)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.