KPU Minut Tak Bisa Pertanggungjawabkan Dana 10,4 M

MINUT — Dana hibah Rp10,4 miliar Pemkab Minahasa Utara (Minut) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan pihak KPU. Hal ini terungkap dalam Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD Minut terhadap LKPJ Bupati tahun 2016, kemarin. Bahkan menurut Kepala Inspektorat, Inspektur Umbase Mayuntu, hal tersebut telah jadi temuan dan sudah direkomendasikan ke BPK RI Perwakilan Sulut. “Anggarannya kurang lebih 10, 4 miliar, dan sudah termasuk dana sharing dari provinsi sebesar 1.8 miliar,” beber Umbase.

Dituturkannya, sebelum adanya indikasi ini, pihaknya sempat mengingatkan KPU untuk lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran, termasuk pelaporannya. “Kita sudah ingatkan mereka soal LPJ-nya, tapi inilah hasilnya (bermasalah, red),” katanya.

Akan hal ini, sambung dia, pihaknya tinggal menunggu keputusan antara pimpinan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bupati. “Apabila SKK ditandatangani maka proses hukum akan langsung dijalankan,” sebutnya sembari menambahkan, hal ini akan ditindaklanjuti sampai tanggal 13 bulan berjalan. Sementara itu, Ketua KPU Minut, Fredrik Sirap ketika dikonfirmasi via seluler, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Kami tinggal memasukan laporan dan SPD saja. Dan itu juga rananya ada di sekretaris karena beliau merupakan kepala pengguna anggaran,” terang Sirap. Terkait Inspektorat dan BPK, diakuinya, belum memberikan laporan hasil pemeriksaan secara resmi kepada pihaknya. “Hasil pemeriksaan masih ada di tangan mereka (Inpektorat dan BPK),” sebutnya. Olehnya, ia mengaku kecewa dengan tindakan Inspektorat dan BPK yang menurut mereka justru bicara di belakang. “Yang kami sesalkan justru hal ini nanti kami tahu dari teman-teman wartawan,” sesalnya. (fan)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.