LPPD Harus Tersusun Sesuai PP 3/2007

MANADO — Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus tersusun sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007. Di dalamnya wajib tersaji atau berisi data yang objektif dan akuntabel berdasarkan Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“LPPD sebagai acuan pertimbangan dan penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini juga dapat mewakili hasil dari capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang telah maupun yang sedang berlangsung,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah DR Jemmy Kumendong MSi mewakili Gubernur Olly Dondokambey saat membuka Rapat Pra Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016, di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (19/6).

“Pra evaluasi ini tentunya adalah salah satu bentuk aktualisasi dari upaya dan langkah strategis yang kemudian yang perlu kita ikuti dan sukseskan bersama. Ini untuk melihat dan mengevaluasi kembali materi yang terkandung, mencermati kesesuaian data dengan dokumen pendukung. Sekaligus mengidentifikasi dan menginventarisir berbagai permasalahan, kendala, dan kelemahan yang disusun dalam penyusunan dalam LPPD 2016,” jelasnya.

Kumendong menambahkan, untuk menghasilkan LPPD terbaik harus dilandasi dengan keseriusan, komitmen, dan sinergitas yang tinggi antara kabupaten/kota dan provinsi.

“Manfaatkan juga kegiatan ini sebagai media untuk memantapkan kesamaan visi dan kesatuan persepsi, memperkokoh tekad, dan komitmen untuk senantiasa menyempurnakan LPPD dengan data dan informasi selengkap lengkapnya,” katanya. “Sebab LPPD Pemerintah Provinsi tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik tanpa adanya sinergitas positif dan sokongan LPPD pemerintah kabupaten dan kota,” tutup mantan Karo Pemerintahan dan Humas ini.(baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.