Pajak Beres, PD Pembangunan Sulut ‘Masih Hidup’

 

MANADO — Sekian lama vakum, bahkan diperkirakan akan bubar, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sulut malah ‘dihidupkan’ kembali oleh Pemprov Sulut. Akan mengelola sejumlah usaha, tapi masih menunggu pembentukan pengurus (direksi, red).

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Sulut DR. Fransiskus Manumpil mengungkapkan, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw tidak ingin perusahaan itu tidak mati begitu saja. “Karena PD Pembangunan Sulut memiliki aset yang banyak, yang harus dikelola untuk menghasilkan PAD,” kata Manumpil.

Menurut Manumpil, saat penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak oleh Kementerian Keuangan, Pemprov mengajukan permohonan untuk PD Pembangunan. Setelah berkonsultasi dengan pihak KPP Pratama Manado, diperoleh kesimpulan bahwa PD Pembangunan harus membayar tunggakan pajak Rp160-an juta.

“Kami dibantu Pak Gubernur untuk mengusahakan dananya, dan dibayar pas tanggal 31 April,” kata Angki—sapaannya.

Tidak hanya tunggakan pajak, izin-izin usaha pun sudah lengkap. “Tinggal dijalankan, tapi masih harus menunggu pembentukan pengurus karena yang lalu sudah demisioner,” ungkap Manumpil didampingi Kasubbag Evaluasi BUMD Kretty Mamesah.

Katanya, Biro Perekonomian juga akan menelusuri seluruh aset yang dimiliki PD Pembangunan ke seluruh wilayah Sulut, bahkan hingga ke Gorontalo. “PD Pembangunan masih punya banyak tanah dan bangunan. Data aset-asetnya ada, tinggal akan ditelusuri keberadaannya,” ujar Manumpil.

Nantinya, tambah Manumpil, status PD Pembangunan akan berada di bawah BUMD PT Membangun Sulut Hebat (MSH), yang telah disetujui DPRD mendapat dana penyertaan modal Rp100 miliar. “PD Pembangunan akan menjadi salah satu unit usaha PT. MSH. Tapi PD Pembangunan sudah ada aset yang boleh dikelola,” tambahnya.

Sementara itu sejumlah pemerhati pemerintahan berpendapat, di tengah ketatnya persaingan usaha saat ini, perusahaan daerah seperti PD Pembangunan Sulut mestinya diisi oleh orang-orang profesional yang bervisi entrepreneur. Sebab, tidak jarang usaha-usaha yang dikelola pemerintah mandeg di tengah jalan lantaran orang-orangnya kurang kapabel.

“PD Pembangunan Sulut ini salah satu contohnya. Tidak sedikit anggaran pemerintah dikucurkan untuk operasionalnya, tapi perusahaan ini tidak jalan dan aset terbengkalai,” ujar seorang dosen di Unsrat. “Memilih pengurusnya juga jangan karena politik, sehingga operasionalnya juga diganggu oleh politik. Ini fakta!” tukasnya.(baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.