Parah! Da’birahe Resort Bayar Gaji Karyawan Tak Sesuai UMP

BITUNG – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A dan C dengan pihak Da’birahe Lembeh Hills Resort, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Camat Aertembaga berlangsung alot.

Dimana rapat yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Bitung, Superman Boy Gumolung didampingi Hi. Ramlan Ifran, Syam Panai, Franky Julianto dan Habriyanto Achmad, terungkap jika perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata melakukan pelanggaran hak nomatif ketenagakerjaan.

Hal ini dibeberkan perwakilan karyawan yang di PHK, Sjane Pieter didampingi 6 rekannya di Ruang Sidang DPRD Kota Bitung, Rabu (2/8). “Selama di bulan Januari sampai Mei 2017, gaji kami dibayar tak sesuai UMP yang ditentukan. Ini pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menuturkan sistem pembayaran pesangon yang di PHK tidak sesuai. “Pihak Da’birahe beralasan bahwa folder perusahaan hilang, sehingga masa kerja selama setahun dari tahun 2009 sampai 2010 tidak terhitung (terbayarkan). Padahal di klaim jamsostek, perusahaan terbukti membayar iuran karyawan di tahun tersebut,”tutur Sjane.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Da’birahe Lembeh Hills Resort, Doony menegaskan bahwa awal resort tersebut beroperasi bukan merupakan tanggung jawabnya. “Awalnya di tahun 2009 dikelola oleh pihak lain yang merupakan partner. Kami tidak tahu status para pekerja di tahun 2009 seperti apa, karena memang data awal perusahaan tidak kami miliki. Yang ada pada kami, cuma kontrak pada tahun 2010,” katanya.

Terkait, upah karyawan yang tidak sesuai UMP, dirinya mengakui pihaknya masih membayar dibawah dari UMP yang ditetapkan. “Dari awal Da’birahe berdiri sampai sekarang terus merugi, tidak pernah ada keuntungan sama sekali. Selama ini tetap berupaya untuk beroperasi karena salah satu komitmen kita adalah memberikan kehidupan (lapangan kerja) kepada masyarakat,”curhat Donny.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Drs. Arnold Karamoy menegaskan Da’birahe Resort agar mencari folder yang hilang tersebut. “Saya minta persoalan ini bisa diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja, dan hasilnya pada Ketua Komisi A dan C. Untuk karyawan segera melapor secara resmi agar secepatnya di proses, saya yakin bisa terselesaikan,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Superman Boy Gumolung mengaku mengkritisi pernyataan dari Direktur Da’birahe Resort. “Ini perusahaan atau warung kopi, saya jadi bingung perusahaan kok bisa filenya tidak ada. Aneh bin ajaib,”kesalnya.

Gumolung merasa heran dengan sektor ketenagakerjaan di kota Bitung. “Saya sangat kecewa sektor ketenagakerjaan terus dihantui persoalan. Hampir tiap minggu, ada aspirasi masyarakat terkait hal ini,”ungkapnya.

Hasil rapat dengar pendapat tersebut, DPRD Kota Bitung mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung agar menyelesaikan persoalan tersebut.(ray)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.