Pembangunan Pasar Modern di Tagulandang Disorot

SITARO — Kebijakan pemerintah daerah melakukan renovasi di Pasar 66 Tagulandang, untuk dijadikan pasar modern, mendapat sorotan sejumlah pedagang. Pasalnya, akibat proyek yang dinilai tiba saat tiba akal ini, pedagang terpaksa merogo kocek dalam-dalam untuk membangun pasar sementara.

“Torang terpaksa harus bekeng sandiri tu tampa bajual,” ungkap salah seorang pedagang yang sering disapa Ci Ati.

Tidak hanya itu, ia juga mengaku jika dirinya sudah tekor sekira Rp3 juta hanya untuk membangun tempat berjualan sementara.

“Kalau nda mo pake doi pribadi, mana mungkin pemerintah mo kase doi? Jadi mau tidak mau harus pake doi sandiri, daripada nyanda mo dapa bajual,” bebernya sembari menyebutkan, lokasi pasar sementara di terminal penumpang mubazir.

Sementara itu, pedagang lainnya mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah daerah dalam merenovasi pasar tersebut. Pasalnya, sekira 3 tahun silam, Pasar 66 juga pernah dimodis.

“Okelah kalau memang untuk diperindah, tapi yang membuat kami bertanya-tanya yakni ada beberapa bangunan di pasar justru mubazir,” tutur Halfrit Goha.

Kondisi itu, sambung dia, sangat disayangkan, mengingat dalam pembangunannya menggunakan uang rakyat.

“Jelas-jelas ada bangunan yang mubazir, kenapa ada pembangunan lagi. Kalau seandainya ada lagi yang mubazir setelah selesai direnovasi nanti, kasian uang rakyat,” sesalnya sembari meminta pemerintah daerah lebih bijak lagi dalam hal manajemen pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Tagulandang, Jutixel Rudolf Parera, saat diminta tanggapannya sehubungan dengan renovasi pasar mengatakan, seharusnya pemerintah mencari solusi terlebih dahulu terhadap beberapa bangunan mubazir.

“Memang tidak ada salahnya melakukan renovasi, apalagi jika akan dibuat pasar modern, namun jangan lupa juga dengan bangunan-bangunan yang mubazir, karena itu dibangun pakai uang rakyat. Kasian uang tersebut hanya terbuang percuma,” tutur Parera.

Disatu sisi, ia juga menilai renovasi untuk bangunan yang kurang lebih 3 tahun sebelumnya juga sudah dimodis, bukanlah solusi yang tepat.

“Lebih baik anggaran itu dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat seperti penambahan biaya pendidikan atau bisa juga ke bantuan untuk Lansia,” urainya jebolan Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin Makasar ini.

Nyaris senada, kebijakan pemerintah daerah dalam menggenjot infrastruktur turut dipertanyakan Tokoh Masyarakat Tagulandang Selatan, Robert Lohonauman.

Menurutnya, pemerintah terlalu jor-joran membangun infrastruktur, sementara pembangunan sumber daya manusia seakan terabaikan.

“Tidak masalah bangun-bangun infrastruktur, asalkan jangan hanya dibangun kemudian dibiarkan mubazir,” sebutnya.

“Lebih baik anggaran yang ada dibagi ke pemberian beasiswa kepada warga kurang mampu,” usulnya sembari berharap, kedepan pemerintah akan lebih bijak lagi dalam membagi anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. (gus)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.