Pemprov Buat Kesepakatan Dengan Kabupaten/Kota untuk TPA Regional

 

MANADO — Seluruh daerah wajib memiliki lembaga pengelola persampahan. Sebab, semua kabupaten/kota di Sulut telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang harus dikelola dengan profesional oleh lembaga resmi yang dibentuk pemerintah.

Menurut Kepala Satker PSPLP Sulut Abubakar Idrus ST, sampah di kabupaten/kota mendesak ditangani komprehensif, karena selama ini sampah jadi momok bagi pembangunan daerah. Apalagi di Kota Manado.

“Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir, agar memberikan manfaat untuk keamanan bagi lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi,” kata Idrus.

Dia menambahkan, masalah sampah yang ternyata bukan hanya menjadi momok bagi ibu kota (seperti Manado), tapi juga daerah lain. Untuk itu pemerintah sedang mengusahakan percepatan pembangunan TPA Regional di Desa Ilo-ilo, Minut.

“Sampah di Manado itu sangat mendesak untuk segera ditangani, makanya Pemprov melalui Pak Gubernur segera menidaklanjutinya dengan membuat kesepakatan dengan bupati/wali kota terkait TPA Regional itu,” kata Idrus usai rapat koordinasi antar kabupaten/kota terkait review pembahasan pembangunan TPA Regional, kemarin.

Dia menambahkan, dalam pembahasan kali ini pihaknya tak hanya berkoodinasi mengenai pembangunan TPA saja, tetapi juga terkait kerjasama kabupaten/kota untuk dapat membuang sampah di TPA ini.

“Jadi kita juga harapkan agar ada dari kabupaten/kota yang membuang sampahnya ke TPA ini. Tapi sebelum itu kita siapkan lebih dulu kelembagaanya. Karena model seperti ini harus ada pengelolaannya, kemudian lembaganya,” ujarnya.

Sekadar refensi, TPA Regional akan menempati lahan seluas 30 hektar milik Pemprov di Ilo-ilo. Pembangunannya akan dibiayai APBN dan swasta. “Pemerintah pusat menyiapkan masterplan-nya termasuk pendampingan kelembagaan. Jadi, pemerintah pusat membantu pemerintah provinsi. Dan beruntung saat ini kita sudah berada di tahap kajian-kajian, termasuk AMDAL. Sehingga jika sudah selesai kajiannya tahun ini, maka pada 2018 nanti sudah mulai dibangun dan di 2019 siap kita gunakan,” pungkasnya.(idp/baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.