Penegakan Disiplin Satpol-PP Minsel Dinilai Lemah

AMURANG – Penegakan disiplin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dinilai masih lemah. Pasalnya, penegakan disiplin tidak dilakukan secara merata.
Lian Pongajow tokoh masyarakat Minsel, saat ini masih banyak Aparatur Sipli Negara (ASN) di jajaran Pemkab Minsel yang kedapatan berkeliarahan di luar kantor saat jam kerja berlangsung. “Selaku warga, kami sangat setuju dan mendukung Satpol-PP dalam melaksanakan tugas penertiban atau razia siswa yang berkeliaran di luar sekolah, saat jam belajar berlangsung. Karena hal itu bisa mencegah terjadinya kasus atau persoalan yang melibatkan pelajar. Apalagi kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak siswa yang karena kurang mendapat pengawasan, sering terlibat dalam kasus tawuran atau kasus-kasus lainnya. Hanya saja yang kami sayangkan, kenapa peneriban tidak berlaku buat ASN yang berkeliaran di luar kantor saat jam kerja. Padahal sebagai abdi negara mereka harus memberikan contoh yang baik, bukan malah berkeliaran di luar kantor saat jam kerja berlangsung. Apalagi mereka digaji dengan menggunakan uang Negara, sehingga perlu untuk ditertibkan,” ungkap  Pongajow.
Pongajow menambahkan, banyak contoh kasus yang membuktikan ketidak disiplinan sebagian besar ASN Minsel. “Tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil contoh. Lihat saja di kantin atau rumah makan yang berada disekitaran kantor Bupati, banyak ASN yang datang makan atau nongkrong, padahal belum jam istirahat. Demikian juga, tidak jarang ditemui ada ASN yang berada di pasar atau pusat perbelanjaan lainnya. Persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar dan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kasatpol-PP Minsel Drs Nofriet Ransulangi saat dikonfirmasi berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan razia dan penertiban ASN yang terbukti melanggar disiplin. “Untuk melakukan penertiban ASN, perlu dibekali dengan surat rekomendasi serta pendampingan personil dari instansi terkait. Dan hal ini akan segera kami koordinasikan, sehingga pelaksanaan penertiban dan razia bisa berjalan lancar dan sesuai mekanisme aturan yang berlaku,” ujar Ransulangi melalui Kabid Trantib Mariano Kani.

Terpisah, Kaban BKD Minsel, Drs Roy Tiwa mengatakan, bahwa penengakkan disiplin ASN, bukan hanya menjadi kewenangan pihaknya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan pimpinan SKPD. “Yang pastinya, kami rutin menggelar inspeksi mendadak (Sidak) untuk menjaring ASN yang tidak disiplin. Dan untuk lebih memaksimalkan upaya penegakan disiplin ASN, dibutuhkan peran aktif dari semua pimpinan SKPD untuk terus mengawasi aktifitas bawahannya,” jelas Tiwa melalui sekertaris Martin luter Tarigan. (jem)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.