Penerapan PP 18 Tunggu Aturan Turunan

MANADO — Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, masih menunggu peraturan pendukung. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, akhir pekan lalu, mengaku pihaknya belum tahu pasti penerapannya seperti apa.

“Karena belum ada peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Permendagri atau lainnya. Kemungkinan PP No 18 Tahun 2017 bakal disampaikan dalam materi Bimtek anggota dewan nanti,” ujar Angouw, Jumat lalu.

Politisi PDIP ini juga menjelaskan, prinsipnya jika sudah menjadi peraturan pemerintah maka itu harus diikuti penerapannya oleh DPRD Sulut, karena nantinya untuk masalah keuangan tinggal penyesuaian saja.

“Kalau sudah bisa diakomodir di APBD, ya akan diakomodir. Jika tidak, ya berarti belum. Dan itu perlu proses,” pungkasnya.

Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Glady Kawatu dan Kepala BPKBMD Sulut Praseno Hadi

“Jadi, PP 18 yang dibahas Setwan bersama Pak Preseno dengan Biro Hukum itu outputnya adalah akan dibentuk tim pokja yang akan menyusun Ranperda tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, seperti yang disebutkan dalam PP 18 itu,” jelas Mononutu.(jos)

 

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.