Perda Penyertaan Modal 100 Miliar Disetujui

 

MANADO — Setelah melewati proses panjang, Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) ditetapkan lewat paripurna DPRD Sulut, Selasa (16/5). Ada dua fraksi memberi catatan kritis bagi PT. MSH jika melihat sejarah kelam kiprah dan citra BUMD di Sulut.

Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam pemandangan akhir fraksi mengingatkan agar pemberian modal kepada PT. MSH akan memberikan keuntungan dan peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Bukan sebaliknya menjadi beban pemerintah daerah. Karena berkaca pada citra BUMD di Sulut, tidak ada kontribusi positif yang maksimal bagi daerah ini,” ucap juru bicara FPG, Cindy Wurangian.

FPG juga mengimbau pemerintah untuk mengadopsi sistem meritocracy pada posisi top excecutive PT. MSH hingga ke seluruh bidang bawahnya. “FPG berharap pengangkatan direksi dan dewan komisaris tidak hanya digarisbawahi oleh hubungan politis, keluarga, ras, agama, atau faktor balas budi,” ujar Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan tersebut.

Fraksi Restorasi Nurani Kebangsaan (FRNK) pun demikian. Ketua Fraksi Felly Runtuwene juga mengingatkan Pemprov untuk melakukan monitoring serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan PT. MSH, agar BUMD baru ini tidak hanya menjadi beban di APBD, melainkan memberikan kontribusi yang jelas bagi PAD dan mensejahterakan rakyat sebagaimana yang dijanjikan Pemprov saat pembentukan PT MSH.

“Raupan keuntungan yang digaung-gaungkan pemerintah jika PT. MSH beroperasi, kiranya tidak hanya retorika semata tapi harus dijadikan pemicu untuk diwujudkan,” ucap Felly Runtuwene. “Kami setuju Perda Penyertaan Modal ini ditetapkan, karena kami tak mau menghambat apa yang sudah jalan. Akan tetapi, FRNK tidak akan bertanggung jawab jika di kemudian hari pemberian penyertaan modal ini bermasalah hukum,” tegas politisi cantik ini.

Seperti diketahui, Perda Penyertaan Modal ke PT. MSH ini menetapkan anggaran sebesar Rp100 miliar. Namun untuk tahun anggaran 2017 ini, yang akan disertakan baru Rp25 miliar. Selain FPG dan FRNK, empat fraksi lainnya: FPDIP, FPD, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Amanah Keadilan menyatakan setuju Perda Penyertaan Modal ditetapkan.

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw itu Gubernur Olly Dondokambey, pejabat teras Pemprov Sulut, serta Forkompimda. (jos)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.