Pertengahan Juli Rolling Pejabat, Yasti Minta Tak Ada Intervensi Legislatif

 

BOLMONG—Pertengahan bulan ini dipastikan struktur baru pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong disahkan. Pasalnya, Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Yanny Ronny Tuuk STh MM akan mempercepat rolling pejabat. “Ya dua pekan kedepan kita akan melakukan rolling pejabat,” ujar Yasti usai pelaksanaan paripurna LKPJ, Selasa (4/7) malam.

Ia mengungkapkan, saat ini pihak Pemkab sedang melakukan pengkajian tentang rolling jabatan tersebut. Sebab kata Yasti, dalam rolling tersebut harus dilaksanakan sesuai mekanisme yakni dikonsultasikan ke komisi ASN dan mendapat rekomendasi dari Kemendagri. “Kita sementara merampungkan persiapan rolling pejabat. Nantinya setelah semua persiapan selesai kita juga akan mengirimkan draf rolling ke gubernur untuk dikonsultasikan,” terang mantan Ketua Komisi V DPR-RI.

Namun Yasti juga meminta kepada para anggota Dekab Bolmong untuk tidak mengintervensi pelaksanaan rolling tersebut. “Tentunya para anggota Dekab dan kami juga selaku eksekutif menginginkan peningkatan kualitas pemerintahan di Pemkab Bolmong. Untuk itu, dalam rolling pejabat mendatang biarkanlah eksekutif melakukan pengkajian dengan matang untuk menentukan posisi pejabat yang akan menempati instansi,” ungkap Yasti. “Jadi saya berharap tidak ada lagi anggota Dekab yang menitip pejabat ke eksekutif dalam pelaksanaan rolling mendatang,” tambah Yasti.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang SIP MM saat dikonfirmasi terpisah membenarkan pihaknya sementara mengkaji pelaksanaan rolling nanti. Kata Tahlis, pekan depan pihaknya akan berkonsultasi ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi. “Memang rolling yang akan dilaksanakan ini sangatlah berbeda karena bertabrakan dengan aturan. Sebab dalam aturan kepala daerah yang memutasi pejabat minimal setelah 6 bulan menjalankan pemerintahan, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” jelasnya.

Mantan Sekkot Kotamobagu ini juga menginginkan para pejabat yang dilantik adalah definitif. “Sebenarnya bisa saja dilaksanakan mutasi pejabat tanpa mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri walaupun belum 6 bulan masa pemerintahan. Namun pejabat yang menduduki instansi masih bersifat pelaksana tugas. Intinya semua sementara dikaji, kita tunggu saja,” kunci Tahlis. (jly)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.