Perusak Hutan Tinoor Terancam Pidana

MANADO — Forum Masyarakat Tinoor (Formator) meminta DPRD Sulut untuk memediasi penyelesaian sengketa lahan yang saat ini menjadi pemicu gejolak di tengah masyarakat. Warga yang tergabung dalam Formator itu merasa dirugikan atas tindakan penguasaan sepihak di lahan milik negara yang saat ini mereka manfaatkan sebagai lahan garapan.

Ketua Formator Aldrin FH Nangka, saat rapat hearing bersama Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Senin (9/5) di Kantor DPRD Sulut, menyatakan status lahan tersebut adalah milik negara. Namun berdasarkan kesepakatan, pemerintah memberi izin kepada masyarakat hanya untuk dimanfaatkan sebagai lahan garapan, dengan ketentuan tidak bisa diperjualbelikan.

“Tindakan membabat hutan dengan menggunakan alat berat yang saat ini terkesan dibiarkan oleh para pemangku kepentingan merupakan tindakan pelanggaran hukum. Ini harus dihentikan,” ungkap Nangka.

Dia juga mengungkapkan, sengketa lahan itu terjadi akibat adanya pemindahan hak atas lahan milik negara yang berlokasi di Kelurahan Tinoor I itu. Padahal sebagaimana perjanjian degan warga, lahan dimaksud tidak dapat diperjualbelikan.

Proses penguasaan, kata Nangka, mulai terjadi tahun 2003. Diduga oknum warga Desa Warembungan, BS, telah melobi oknum pejabat dalam upaya mendapatkan sertifikat hak milik. Dan puncaknya tahun 2017, karena merasa berhak maka yang bersangkutan langsung melakukan perombakan hutan secara liar.

“Sertifikat hak milik itu patut dipertanyakan. Karena ketentuan perombakan hutan secara liar melanggar undang-undang, apalagi perombakan menggunakan alat berat,” ujar Nangka.

Dia meminta DPRD Sulut dapat memfasilitasi tuntutan mereka itu berupa: minta agar BPN segera membatalkan sertifikat hak milik, menindak tegas para pihak yang melakukan jual beli hutan negara, juga mengembalikan fungsi hutan kepada masyarakat sebagaimana perjanjian awal.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut berharap prosesnya dapat diselesaikan dengan menempuh jalur hukum. “Penguasaan lahan yang dilakukan di luar ketentuan dan menyalahi aturan perundang-undangan otomatis akan gugur, sehingga diharapkan warga dapat menggugatnya ke PTUN,” jelas Lumentut.

DPRD dalam menyelesaikan persoalan tersebut mengeluarkan rekomendasi: meminta pihak kepolisian untuk memberlakukan status quo lokasi yang disengketakan sambil menunggu proses diselesaikan. Hadir pada hearing tersebut Kepala Dinas Kehutanan Sulut Hery Rotinsulu, Camat Tomohon Utara, Lurah Tinoor, dan sejumlah petugas BPN.(jos)

 

 

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.