PK2MB Unsrat Tanpa Plonco Mahasiswa, Melanggar Diberikan Sanksi

MANADO – Penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Mahasiswa Baru (PK2MB) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, tahun ini dipastikan berubah. Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan mulai Selasa (25/7), tidak lagi diizinkan melakukan tindakan perploncoan. Hal itu ditegaskan Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof Dr Ir Hengki Johanis Kiroh, MS.

Menurutnya, supaya pelaksanaan PK2MB berjalan dengan baik, dirinya akan turun langsung melihat pelaksanaan kegiatan PK2MB. Dikatakannya, hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kepentingan banyak orang, tidak melanggar ketentuan yang telah dibuat.

“Berjalan sebagaimana peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dan pada keputusan tersebut, bahwa konsep perpeloncoan sudah tidak boleh lagi dilakukan di lingkungan perkuliahan,” ungkap Kiroh, Minggu (23/7).

Jika ada oknum di fakultas, katanya, entah itu mahasiswa maupun pegawai yang terbukti melakukan perpeloncoan serta memungut uang kepada mahasiswa baru (maba) secara sepihak, universitas akan memberikan sanksi yang tegas.

“Saya katakan jika masih ada oknum-oknum di fakultas yang kedapatan melakukan hal itu, pastinya akan langsung diberikan sanksi tegas oleh pihak rektorat. Demikian juga, jika ada kedapatan staf/pegawai yang melakukan praktek pungli maka akan langsung diproses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya.

Dia pun berharap, kegiatan PK2MB di Unsrat bisa berjalan dengan baik. Apalagi berbagai materi PK2MB yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Hal ini bisa jauh lebih baik, jika kita semua mampu mengimplementasikan kepada para mahasiswa baru.

“Harapan saya kedepannya, kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, terutama dengan berbagai materi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagaimana merupakan panduan dari pusat. Hal ini semoga bukan hanya mereka pahami, tapi bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sebagai anak bangsa,” tandas Kiroh.

Diketahui, perihal pelaksanaan kegiatan PK2MB di perguruan tinggi di Indonesia, telah diatur dalam Surat Edaran Kemenristekdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 perihal PK2MB, Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 yang mengatur tentang Panduan Umum PK2MB, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi. Demikian juga, dasar hukum yang mengatur tentang adanya tindak pidana Pungli tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368, 415, 418, dan 423. (trs/zly)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.