Puluhan Warga Paniki Dua ‘Serbu’ Kantor DPRD

MANADO — Merasa diperlakukan tidak adil pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), puluhan warga Kelurahan Paniki Dua, Lingkungan III, yang menjadi korban penggusuran, mendatangi Sekretariat DPRD Manado, Selasa (18/7).

Bertindak sebagai juru bicara, Ishak Behuku SH mengungkapkan, tujuan kedatangan mereka adalah meminta para wakil rakyat memperhatikan kondisi mereka saat ini yang sudah terlantar. “Semestinya pemerintah kota menyiapkan lahan untuk kami tempati karena saat ini rumah kami sudah mereka gusur,” kata Behuku.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum Satpol PP dalam melakukan penggusuran. Pasalnya, menurut dia, isi surat yang mereka terima sebagai dasar penertiban oleh Satpol PP, tidak jelas substansinya. “Atas dasar apa mereka bertindak? Lagian, status tanah itu juga bukanlah atas nama pemerintah kota,” kecamnya. “Mereka (Pemkot, red) juga tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut,” tambahnya.

Di satu sisi, mereka juga menyayangkan adanya tindakan penjarahan serta pencurian saat penertiban tersebut. “Banyak isi dagangan di warung serta satu unit HP hilang,” bebernya.

Tidaknya hanya itu, kata dia, tindakan arogan pasukan penegak Perda juga menyebabkan ada warga yang cedera. “Sampai ada yang harus mendapatkan perawatan medis dengan 8 jahitan,” sebutnya. Oleh karena itu, selain curhat kepada wakil rakyat, pihaknya juga telah mengajukan laporan ke pihak berwajib. “Laporannya sudah masuk di Polda tadi malam (kemarin, red),” tandasnya.

Menanggapi hal itu, legislator yang duduk di Komisi C, Stenly Tamo, berjanji akan memanggil pihak eksekutif guna dimintai penjelasan sehubungan dengan penertiban yang di sebut-sebut diselubungi kepentingan itu.

“Tidak adil kalau kita hanya mendengar dari sepihak, jadi selaku wakil rakyat, kita juga akan panggil pemerintah kota, termasuk di dalamnya Satpol PP, untuk bisa memberikan klarifikasi, Apakah penertiban sudah sesuai prosedur atau tidak. Sekaligus juga untuk mencari solusi bersama,” kata legislator Dapil Singkil-Mapanget ini.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta warga untuk menyusun semua kronologis peristiwa, mulai dari kapan warga mendiami lokasi tersebut hingga penggusuran.

“Termasuk pula apa yang jadi keberatan teman-teman (Warga, red) semua, bisa diuraikan dalam kronologis tersebut, kemudian diajukan ke pimpinan dewan untuk dijadikan dasar dalam menghadirkan pihak-pihak terkait pada rapat dengar pendapat nantinya,” ujarnya sembari mendukung langkah warga yang membawa kasus tersebut sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukakan Satpol PP.

 

Terpisah, Kasat Pol PP Manado yang dikonfirmasi melalui Sekretaris Satpol PP, Maxi L Tamalujan menuturkan, apa yang dilakukan pihaknya, sudah sesuai prosedur. “Jadi ada surat pemeberitahuan terlebi dahulu yang dalam hal ini dibuat oleh pemerintah kelurahan, dan itu dikirim sampai tiga kali,” tutur Tamalujan.

Jika surat yang dikirim oleh pihak kelurahan tidak diindakan, maka prosedur selanjutnya adalah pengiriman surat kembali, namun itu atas nama Kasat Pol PP. “Kita juga masih memberikan kesempatan kepada warga untuk mengemas barang mereka sendiri, dan kesempatan itu diberi selama 30 menit,” terangnya. Jika tahapan itu tetap tidak diindakan, maka tindakan selanjutnya adalah eksekusi. Oleh karena itu, pihaknya membantah jika disebut-sebut sepihak dalam melakukan penertiban. Disinggung soal adanya tindak kekerasan yang menyebabkan salah seorang warga terluka, ia menyebutkan, itu bukan karena faktor kesengajaan. “Kami hanya mencoba mengamankan yang bersangkutan karena sudah beraksi dengan senjata tajam,” sebutnya.

Selain itu, ia juga menyesali sikap warga yang justru melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan. “Kami mendapati ada satu rumah yang di dalamnya terdapat sejumlah senjata tajam. Kami curiga ini merupakan salah satu bukti bahwa warga sudah siap-siap melakukan perlawan dengan senjata tajam,” sebutnya.

Ditanya soal tuntutan warga agar pemerintah kota menyiapkan lahan, ia menyebutkan, hal itu sepertinya sulit untuk diwujudkan. “Itukan memang tanah pemerintah dan ada kesepakatan sebelumnya dimana jika sudah akan digunakan, maka warga harus keluar dari lokasi tersebut,” tandasnya. Sementara itu, informasi yang diterima Indo Post, nantinya di lahan tersebut akan dibangun Pasar dan Terminal Orde baru. (ein)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.