Pungli, Oknum Pejabat Disdikpora Minahasa ‘Diseret’ ke Pengadilan

MANADO — YJM alias Yooneke (49), mulai disidangkan perdana di Pengadilan Tipikor Manado, Kamis (14/9), kemarin.  Aparatur Sipil Negara (ASN) ini didakwa dalam dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Minahasa.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Debby Kenap,  terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Tenaga Teknis bidang  SMP,  dengan tugas pokok mengolah dan mengumpulkan data kebutuhan guru untuk penempatan dan mutasi guru.

Pada September 2016, tiga orang guru Agustina Rawung, Paula Ulaen, dan Youla Petesya Tangker, mendatangi terdakwa.  Tujuan ketiganya untuk mengurus berkas kenaikan pangkat.
Dalam pengurusan, Yooneke mematok tarif Rp4 juta, dan berjanji akan mengurus berkas-berkas, sampai Penetapan Angka Kredit (PAK). Ketiganya pun mengiyakan permintaan terdakwa dan menyerahkan uang secara bertahap. Padahal dalam pengurusan, tidak dikenakan biaya sepersen pun.

Pada Oktober, Youla kembali menemui terdakwa untuk melunasi uang permintaan.  Disitu Yooneke menitipkan pesan, agar Paula dan Agustina juga melakukan hal yang sama.  Pesan tersebut diteruskan Youla memberitahukan kepada keduanya.

Ketiga guru itu kembali menghadap kepada terdakwa pada 1 Desember 2016 untuk mengambil berkas.  Di antara ketiga korban, hanya Youla berhasil mendapatkan berkas kenaikan pangkat, termasuk PAK.  Sementara dua guru lainnya harus gigit jari.  Dengan terpaksa Youla dan Agustina memberikan uang masing-masing Rp1,5 juta untuk melunasi permintaan Yooneke.  Ketika uang diisi dalam amplop diberikan kepada terdakwa, tim sapu bersih (saber) pungli Polres Minahasa masuk ke dalam ruangan secara tiba-tiba.  Yooneke kedapatan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima senilai Rp3 juta, dengan total kerugian korban mencapai Rp12 juta.
Terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Usai mendengarkan dakwaan, Yooneke tak mengajukan eksepsi (keberatan), dan Majelis Hakim diketuai Vincentius Banar menunda persidangan hingga pekan depan.  (air)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.