Ratusan Guru di Sitaro Tagih Janji Bupati Soal Tunjangan MaMi

SITARO — Fenomena tagih janji jelang akhir masa jabatan Bupati Toni Supit, sepertinya mulai marak.

Pasalnya, jika sebelumnya ada warga Tagulandang Selatan yang mempertanyakan realisasi pembangunan tower jaringan seluler, warga Biaro yang menuntut listrik 1×24 jam serta warga pulau ruang yang menunggu pengadaan jaringan listrik PLN, kini giliran ratusan guru sertifikasi yang mempertanyakan kapan realisasi janji Supit sehubungan dengan tunjangan pengganti TTP yang diungkapkan dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2015 lalu.

“Skarang so tahun 2017, tu janji belum juga ditepati,” ungkap sejumlah guru yang meminta nama mereka tak dikorankan.

Mereka menuturkan, jika pada pertemuan yang melibatkan guru sertifikasi se Sitaro itu, Supit mengatakan akan mengganti nama TTP yang sudah dihapus dengan istilah lain yang bisa saja disebut sebagai tunjangan Makan Minum (MaMi).

“Okelah kalau tunjangan TTP yang kami terima tidak dihapus, tidak jadi masalah jika pak bupati tidak memberikan tunjangan MaMi, tapi yang terjadi saat ini, kami telah kehilangan tunjangan daerah. Ini sama dengan pemerintah daerah tidak menghargai kinerja kami, karena hak (Gaji dan sertifikasi) yang kami terima saat ini bersumber dari anggaran pemerintah pusat,” ujar mereka.

Bahkan, beberapa di antara guru-guru ini sempat berkelakar jika janji ini tak kunjung ditepati, maka bisa-bisa meraka akan akan meninggalkan karena penyakit gula.

“Kalau kurang trima-trima trus janji manis, lama-lama torang mo mati deng panyaki gula,” sindir mereka.

Oleh karena itu, para Oemar Bakrie ini berharap sebelum berakhirnya masa jabatan bupati dua periode ini, tunjangan pengganti sudah bisa dinikmati, sebagaimana janji bupati akan mengganti nomenklaturnya agar tidak jadi temuan BPK.

Selain menagih janji MaMi, beberapa guru juga mengeluhkan tak kunjung dibayarkannya sertifikasi triwulan II.

“Ini leh sertifikasi triwulan dua blum cair,” ungkap beberapa guru dari wilayah Siau Timur Selatan.

Sementara itu, Bupati Toni Supit yang dikonfirmasi melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dr Semuel Raule, mengaku tidak tahu soal janji tersebut, mengaku tidak tahu.

“Tugas kami hanya membayar dan kalau sudah ada perintah, maka kami bayarkan. Soal janji itu, coba tanya langsung kepada Pak Bupati atau Pak Sekda,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Terpisah, Sumitro Jacobus, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, seharusnya pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru.

“Kalau guru sejahtera, otomatis juga berdampak pada kualitas pendidikan,” kata pria yang akrab dengan sapaan Embo Mito ini.

“Bagaimana mau menciptakan generasi hebat kalau guru-gurunya tak sejahtera,” tutupnya.

Sedikit berbeda, representasi pemuda Tagulandang, Rikler Tatambihe, meminta agar para guru untuk tidak hanyut dalam euphoria tagih janji.

“Memang tidak ada salahnya tagih janji, tapi ingat, mencerdaskan generasi bangsa merupakan tugas wajib guru, dan semoga itu tidak dinomorduakan,” harap Iker, sapaan akrabnya. (ein)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.