Rekor! Bahas Nasib Sendiri, Ranperda Hak Keuangan DPRD Sulut Kelar Hanya 4 Jam

MANADO — DPRD Sulut ternyata memiliki kemampuan super. Buktinya, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan turunan dari PP 18 Tahun 2017, Panitia Khusus (Pansus) hanya memerlukan waktu 4 jam untuk menuntaskannya Rabu (9/8).

Kerja Pansus Ranperda Deprov Sulut ini sepertinya jadi rekor baru. Betapa tidak, pembahasan Ranperda yang lain memakan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah dua tahun dibahas hingga saat ini tak pernah kunjung selesai, Ranperda ‘kesejahteraan’ legislator Gedung Cengkih itu kelar hanya dalam hitung jam.

Ranperda yang belum jelas nasibnya hingga kini antara lain Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM, salah satu dari 16 Ranperda yang ditargetkan tuntas 2017, justru baru pada tahapan penjabaran naskah akademis dari tim pakar.

“Bukan soal cepat, tapi ini tinggal melanjutkan PP yang telah disetujui oleh Presiden dan telah melewati kajian,” ujar Billy Lombok, Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menanggapi pembahasan Ranperda super cepat ini, pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan kualitas dari anggota DPRD Sulut hebat karena berhasil membahas Perda dengan cepat. Namun disayangkan kemampuan ini hanya muncul pada saat tertentu, seperti pada pembahasan Ranperda menyangkut kesejahtraan mereka. Menurutnya, harusnya kemampuan ini juga ditunjukkan untuk semua pembahasan Ranperda.

“Dengan fakta ini orang akan menilai negatif, karena untuk Perda ini prosesnya sangat cepat sementara untuk Ranperda yang lain lambat,” tegas Tumbelaka.

Akademisi Unsrat Manado DR Michael Mamentu juga turut angkat bicara. Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Unsrat ini mengatakan bahwa dengan diterbitkannya peraturan tersebut, ternyata pemerintah telah mengabaikan kebutuhan masyarakat. Dikatakayannya, semestinya pemerintah lebih mementingkan serta memprioritas kebutuhan publik. “Apa harus dinaikan tunjangan mereka. Bagi saya ada yang lain menjadi prioritas,” ungkap Mamentu.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Sulut mengatakan bahwa lembaga tersebut harus terlebih dahulu menyampaikan secara terbuka kepada publik, jika selama ini apa yang telah dianggarkan tidak cukup. Tujuannya agar publik bisa tahu. “Buktikan jika memang tunjangan selama ini tidak cukup,” tegas Mamentu, kemarin.

Tambah Dosen Pascasarjana Unsrat ini, tidak menjadi soal jika tunjangan dewan turut dinaikan. Tapi, menurutnya, harus diikuti dengan kinerja yang baik. “Jangan tunjangan dewan besar, namun kinerja tidak menunjang,” semprot Mamentu.

Dia lebih bersepakat jika tunjangan dewan masih tetap seperti semula. Karena menurutnya, masih ada sarana publik yang masih belum terlalu memadai. Misalnya, urai Mamentu, fasilitas rumah sakit, sarana jalan darat di daerah–daerah yang akses tersebut belum tersentuh, dan juga bidang pendidikan.

“(Gaji) itu kan diambil dari PAD masing- masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nah, harus dihitung dulu, biar tahu jelas kebutuhan daerah yang lebih prioritas,” katanya.

Lanjut Alumni Universitas Indonesia (UI) ini, sah-sah saja jika tunjangan dewan dinaikan. Tapi apakah kinerja dewan selama ini baik. “Hal ini tidak bisa dibilang layak. Karena kenaikan tunjungan semestinya dilihat dari aspek kebutuhan, bukan politik. Meskipun lembaga ini adalah lembaga politik,” tandasnya.

Seperti diketahui, rapat yang membahas kenaikan tunjangan anggota dewan ini dijadwalkan digelar pukul 10.00 Wita. Karena ada rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan, digeser sampai pukul 13.00 Wita dan ternyata, rapat yang dipimpin Ketua Pansus Billy Lombok ini berhasil menuntaskan pembahasan dengan cepat.

Untuk pengganggaran pembayaran gaji bagi anggota DPRD Sulut telah dianggarkan dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut 2017 sebesar Rp1,4 miliar untuk 3 bulan akhir tahun ini. Sehingga untuk “Gaji” penghuni Gedung Cengkih ini yang biasanya Rp19 Jutaan perbulan ketambahan Rp10 juta menjadi Rp29 Jutaan perbulannya.(jos/trs)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.