Salah Kelola Dandes, Penjara Menanti

pasang slot online slot slot gowd

 

BOLTIM—Aparat desa (Ades) dan sangadi wajib berhati-hati mengelola dana desa (Dandes). Pasalnya, aparat penegak hukum mengincar berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Dandes tersebut. “Ya salah kelola akibatnya penjara. Untuk itu, para Ades wajib memperhatikan pertanggungjawaban dan jangan ada penyimpangan dana,” tegas Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Boltim Mursid Potabuga.

Ia mengungkapkan saat ini ada beberapa desa yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Dandes 2016 lalu. Salah satunya kata Mursid adalah Desa Modayag yang mengelola dana sebesar Rp252.988.000. “Ya beberapa waktu lalu, Kejari (Kejaksaan Negeri) Kotamobagu telah meminta surat klarifikasi terkait Dandes tahap II, tahun lalu,” ungkapnya.

Menurut Mursid, permasalahan tersebut menjadi pembelajaran bagi aparat desa, khususnya dalam pengelolaan Dandes 2017 yang akan didistribusikan. “Aparat desa harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengelola Dandes. Jangan ada kekeliruan karena konsekuensinya adalah permasalahan hukum,” tegas Mursid.

Sebelumnya, Bupati Sehan S Landjar mengingatkan, semua pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan maksimal dan tepat sasaran. “Saya selalu mengingatkan kepada seluruh sangadi, agar hati-hati dalam memanfaatkan Dandes dan ADD (alokasi dana desa). Jika salah, tentu berurusan dengan penegak hukum,” ujar Eyang -sapan akrab Sehan-.

Ia mengungkapkan dana yang disalurkan untuk Dandes sangatlah besar karena setiap desa bisa mencapai Rp1 miliar. Untuk itu, para sangadi harus berhati-hati dalam pengelolaan uang negara tersebut. “Besaran dana tersebut harusnya bukan menjadi kebanggaan melainkan tanggung jawab untuk menyalurkan dana demi perkembangan pembangunan,” imbau Bupati.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Bolmong Hendra Damapolii mengharapkan kepada Pemkab Boltim, khususnya instansi teknis untuk terus memberikan pendampingan kepada para sangadi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan Dandes. “Seharusnya Pemkab harus mendampingi para sangadi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan Dandes,” kuncinya. (iki)

 

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.