Sejumlah Restoran dan Tempat Hiburan Minsel Terancam Disegel

 

AMURANG—Keberhasilan pembangunan di daerah termasuk Kabupaten Minsel sangat ditentukan oleh berapa besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Namun sangat disayangkan, upaya Pemkab dalam memperjuangkan peningkatan PAD melalui sektor usaha restoran dan tempat hiburan, belum mendapat sambutan positif dari sejumlah pelaku usaha. Buktinya, sebagian restoran dan tempat hiburan enggan memenuhi kewajiban untuk menyetor pajak pendapatan atau retribusi, sehingga terancam disegel.

Kaban Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Ever Kawalo SE MSi mengaku akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memperjuangkan pengumpulan pendapatan.

“PAD yang dikumpulkan akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas publik dan lain-lain, guna dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sebab itu, perlu ada kesadaran dari semua pihak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak atau retribusi, termasuk pelaku usaha restoran dan tempat hiburan. Tapi sejauh ini, kami (Pemkab Minsel,red) masih menemukan kendala di lapangan, dimana ada oknum-oknum pengusaha yang mengabaikan untuk menyetor pajak atau retribusi. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk segera menyetor, karena pajak atau retribusi telah dibayarkan atau dipotong langsung saat konsumen melakukan transaksi, baik untuk membayar makanan atau minuman maupun setelah memasuki tempat hiburan,” ungkap Kawalo.

Menurut Kawalo, sanksi tegas berupa penyegelan tempat usaha, oleh pihaknya bakal diberlakukan terhadap oknum pengusaha yang sengaja atau lalai dalam mematuhi aturan. “Sampai saat ini kami masih terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha soal teknis pemungutan pajak atau retribusi. Namun jika dalam kesempatan berikutnya masih ada pelaku usaha yang belum mematuhi aturan, maka kemungkinan besar tempat usahanya akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Bahkan untuk lebih memperketat dalam pemungutan pajak atau retribusi, kami rencana  segera bekerjasama atau melibatkan pihak kejaksaan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Minsel Noldy Poluakan meminta kepada Pemkab  untuk lebih mempertegas dalam pemberlakuan aturan. “Tidak ada alasan bagi pemilik restoran dan tempat hiburan, untuk tidak menyetor pajak atau retribusi. Karena uang pajak atau retribusi sudah dibayarkan oleh konsumen. Dan jika ada pelaku usaha yang tidak membayar, berarti sudah dikategorikan melanggar hukum, dan wajib diberikan sanksi tegas,” kata Poluakan. (jem)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.