Sidang Dugaan Pungli IMB Unima Kembali Bergulir

MANADO — Dugaan kasus pungutan liar (Pungli) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Universitas Negeri Manado (Unima), kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Manado, Senin (22/5), kemarin. Dalam sidang dengan terdakwa MBSE alias Marlon, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Debi Kenap, menghadirkan satu saksi. Yakni Mei Liana Dewi selaku Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Minahasa. Dari keterangan, terungkap bahwa terdakwa merupakan bawahan di kantornya. Selain itu terkait soal pengurusan IMB. Itu bukanlah tanggung jawab dari terdakwa. Sesuai Tupoksi yang telah diatur, terdakwa hanya sebatas mengurus masalah perizinan menyangkut dengan pajak mineral. Bukan logam dan batuan atau galian C yang merupakan salah satu syarat pengurusan IMB. “Untuk soal IMB yang telah ditugaskan adalah, Ariel Mantiri dan Franky Montolalu,” jelas Dewi. Ia menambahkan, sistem pembayaran retribusi dan pajak menyangkut IMB, harus dibayarkan langsung oleh pemohon di Bank Sulut Tondano, setelah mendapat petunjuk. “Berdasarkan hal yang diatur itu tidak boleh dibayarkan kepada PNS, tapi melalui Bank” terang Dewi. Usai mendengarkan keterangan, Majelis hakim diketuai Alfi M Usup, menunda sidang pada pekan depan. Diketahui Marlon dijaring Polisi dalam OTT Tim Saber Pungli di Restoran Nirwana Tondano. Penangkapan terhadap pelaku bermula dari adanya laporan salah satu pihak bernama Bambang Irjayanto yang merasa dipersulit dalam pengurusan IMB. Awalnya, Bambang mendapatkan proyek pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Unima tahun 2014.  Kala itu tersangka meminta pembayaran IMB sebesar Rp100 juta. Karena korban merasa tak sanggup, akhirnya terjadi deal keduanya dengan pembayaran Rp40 juta.  Namun dalam proses pengurusan tersangka kembali meminta biaya tambahan sebanyak Rp20 juta. Hingga akhirnya korban membayar secara keseluruhan Rp60 juta. Kejadian pungli ini kembali lagi terjadi pada Tahun 2016, saat bambang mendapat proyek pembangunan gedung Dekanat FIK Universitas Negeri Manado (Unima).  Disitu tersangka kembali meminta biaya pengurusan dengan dipatok harga sebesar Rp30 juta dengan saksi Ismail Suni selaku utusan korban. Sempat terjadi negosiasi tawar-menawar antara pelaku dan pihak yang hendak mengurus IMB. Tersangka kemudian sepakat biaya pengurusan dipatok sebesar Rp20 juta dan disalurkan dana tersebut dengan terpakasa oleh Bambang. Padahal, setelah dicek sesuai aturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), biaya pengurusan hanya dikenakan pajak Rp13.325.000.  Dalam artian ada selisih yang diterima terduga sebesar Rp 6.675.000. Adapun nama perusahaan yang mengurus IMB tersebut yakni PT Gunung Bulukumba. Sedangkan akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 11 huruf e UU No 31 tahun 1999 jo No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (air)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.