Tangkal ISIS-HTI, Pemkab Mitra Diminta Lakukan Ini

 RATAHAN – Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) meminta pemerintah daerah, khususnya aparat dijenjang pemerintah desa/kelurahan agar mengintesifkan pengawasan terhadap warga pendatang. Terlebih yang status kependudukannya hanya sementara. Langkah itu perlu dilakukan mengingat adanya lonjakan kehadiran warga pendatang pada Desember tahun lalu, yang kemungkinan sudah tidak kembali dan memilih menetap di Mitra.
“Jika melihat kondisi yang ada sekarang, banyak sekali muka-muka baru yang tidak dikenal. Kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah dengan melakukan pegawasan bagi warga pendatang yang terkesan bebas beraktivitas di daerah ini,” ujar tokoh masyarakat Mitra, Denny Sualang.
Namun demikian, dirinya menepis jika disebut langkah itu sebagai bentuk menutup diri dari berbagai hal, termasuk tamu luar daerah. Itu merupakan langkah antisipasi untuk mencegah, hal-hal yang tak diinginkan, apalagi dengan merebaknya informasi mengenai paham radikal semisal HTI bahkan ISIS yang menyebar diberbagai wilayah.
“Kami masyarakat Mitra sangat terbuka, tapi tentunya soal pengawasan warga pendatang harus tetap dilakukan, apalagi bagi mereka yang tak mengantongi identitas jelas. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu, baru mengambil langkah,” lanjut keduanya.
Adapun bentuk pengawasan yang dimaksud yakni dengan melakukan pendataan secara rutin atau bahkan merazia warga pendatang yang menetap namun belum pernah melaporkan diri kepada pemerintah setempat.
“Gandeng aparat keamanan, lakukan razia KTP atau tanda pengenal lain. Semua harus waspada, apalagi daerah kita merupakan wilayah perbatasan yang rawan dijadikan pintu masuk jaringan kaum radikal seperti HTI dan ISIS,” tukas Sualang.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mitra Welly Mononimbar memastikan pengawasan dimaksud masuk dalam fokus kerja jajaran pemerintah daerah dengan menjalin kerjasama dengan aparat berwenang.
“Kalau bicara antisipasi terorisme, sudah menjadi fokus pemerintah daerah termasuk langkah awal berupa pengawasan warga pendatang,” jelas Mononimbar.
Dirinya menuturkan, berbagai perkembangan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) diseluruh pelosok tanah ‘Patokaan Esa’ tetap diikuti secara menyeluruh oleh pemerintah.
“Ada Kesbangpol yang selalu mengupdate berbagai perkembangan seputar kamtibmas. Lagi pula hal ini yang sering ditegaskan pak bupati kepada jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa,” tukasnya. (vel)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.