Tolak Pilkades Ulang, Ketua MTK Buha Minta Bupati Supit Batalkan Dulu SK Penetapan Pemenang 

SITARO — Hasrat pemerintah daerah untuk menggelar Pilkades ulang di Kampung Buha, Kecamatan Tagulandang Selatan, sepertinya akan menemui jalan terjal. Pasalnya, meski pemerintah daerah menyatakan akan pemilihan ulang, namun sejumlah warga menolak.

Bahkan, Ketua Majelis Tua-tua Kampung (MTK), Robert Lohonauman, dengan tegas menyatakan menolak Pilkades ulang jika SK Penetapan Barsel Dendaluhe sebagai pemenang yang sudah ditandangani MTK, panitia penyelenggara Pilkades serta kubu yang memiliki perolehan suara sama, Deli Papehe, tidak dibatalkan oleh bupati.

“Bupati harus batalkan dulu SK Penetapan yang kami tanda tangani sesaat setelah selesai perhitungan suara lalu, dan kalau itu sudah dilakukan (Pembatalan, red), silahkan bentuk panitia,” tegas Lohonauman.

Menurutnya, akan sangat tidak masuk akal jika pemilihan ulang dilakukan sementara SK Penetapan pemenang Pilkades 2015 lalu masih ada.

“Aneh bin ajaib nantinya. Jelas ini jadi tumpang tindih,” ujar pria yang dikenal vokal ini.

Sebaliknya, jika Bupati tidak membatalkan SK tersebut, maka Barsel Dendaluhe yang pada beberapa waktu lalu telah memperkarakan bupati di PTUN Manado, harus dilantik.

“Sederhana saja menurut saya, kalau tidak dibatalkan, berarti harus dilantik. Sebaliknya, kalau dibatalkan (SK, red), maka Pilkades ulang digelar,” sebutnya.

Disatu sisi, eks Sekretaris PAC PDIP Tagulandang Selatan ini mempertanyakan regulasi yang dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bidang Pemdes dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di 15 desa Agustus nantinya.

“Harus ada aturan baru (Penjabaran). Saya kuatir jika menggunakan Permen 112 sebagaimana yang dijadikan dasar Pilkades lalu, kemudian insiden sebagaimana terjadi di Kampung Buha, terulang kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Herry Lano, dalam penjelasannya saat tatap muka di kantor Kecamatan Tagulandang Selatan mengatakan, dasar pemilihan ulang di Kampung Buha yakni keputusan PTUN.

“Kita tahu bersama bahwa hasil putusan PTUN beberapa waktu lalu menolak secara keseluruhan permohonan penggugat (Barsel Dendaluhe) untuk dilantik karena berkas tidak lengkap. Dengan kata lain, harus dilakukan pemilihan ulang,” kata Lano, Kamis (13/7).

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut belum ditemukan titik akhir dari polemik Pilkades Buha, apakah sudah ada kesepakatan Pilkades ulang atau tidak.

Sebaliknya, pada kesempatan itu Lano cs berjanji akan kembali lagi jika sudah ada kesepahaman pendapat antara pemerintah daerah dengan kubu yang meminta pembatalan SK Penetapan.

Disatu sisi, wacana pemilihan ulang ini ditanggapi miring representasi pemuda, Rico Hari.

“Bagi saya bukan soal kasus ini sudah bermuara ke pengadilan dan menyeret bupati. Yang saya sesalkan adalah anggaran yang sudah terpakai namun hasilnya nol besar,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah daerah jeli menyikapi persoalan ini, termasuk pihak-pihak yang bertikai sadar bahwa uang yang digunakan untuk Pilkades adalah uang rakyat, maka polemik ini tidak akan berkepanjangan.

Oleh karena itu, ia meminta agar Pilkades serentak Agustus nanti harus dipersiapkan dengan baik.

“Jangan jatuh pada lubang yang sama. Artinya, regulasinya harus jelas, dan ini merupakan tanggungjawab dari wakil rakyat, yang tentunya bekerjasama dengan eksekutif,” ujarnya. (gus)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.