Wagub Warning Pejabat Soal eLHKPN

pasang slot online slot slot gowd

MANADO — Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta semua pejabat Pemprov Sulut, serta para bendahara di masing-masing SKPD, untuk serius mengikuti sosialisasi pengenalan aplikasi e-LHKPN. Karena pejabat dan bendahara diwajibkan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berbasis elektronik sesuai Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016.

“Saya minta para peserta semua yang hadir dalam sosialisasi ini agar benar-benar serius mengikuti kegiatan sosialisasi e-LHKPN ini, termasuk serius dalam melaporkan harta kekayaan masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini sangat baik bagi kita dalam mengisi LHKPN, apalagi sekarang sudah ada terobosan dari KPK dalam bentuk e-LHKPN,” kata Wagub, dalam pembukaan sosialiasi di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Rabu (17/5) pagi. Sosialisasi akan berlangsung dalam 3 hari ke depan.

Katanya lagi, sebelum dan sesudah adanya terobosan baru yang dikeluarkan KPK, jangan sampai ada lagi pemikiran yang mengatakan bahwa harta kekayaan yang didapat melalui jalan yang tidak halal tidak bisa terdeteksi. “Jadi jangan macam-macam, apalagi main-main. Karena apa yang sudah menjadi kewajiban sudah sepatutnya kita laporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Makanya saya berani bicara karena semua yang berbau harta dan bla-bla sudah dan sering saya laporkan,” ucap Kandouw.

Dia pun prihatin untuk masalah yang sedang disosialisasikan hari ini (kemarin, red), rupanya anggota DPRD Sulut belum ada satupun yang memasukan LHKPN.

Pemateri sosialisasi dan workshop menghadirkan langsung personil KPK bidang pencegahan korupsi, Andika Widiarto. Andika mengatakan bahwa LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara.

“Pengisian LHKPN kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia. Dan untuk KPK sendiri telah melakukan pemangkasan birokrasi pelaporan LHKPN dengan menggunakan system aplikasi e-LHKPN ini,” katanya.

Sekedar diketahui, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 itu merupakan amanat dari pasal 5 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sehingga setiap pejabat negara yang ada di Indonesia, harus melakukan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).(idp/baz)

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.